Dari PKH hingga UHC, Pemko Medan Perkuat Perlindungan Ojol

H Zakiyuddin Harahap saat parkan berbagai program unggulan Pemerintah Kota Medan saat berdialog dengan Komando Ojol Indonesia Raya (Kojira) di Aula Kantor DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, Sabtu (18/4/2026). (Pemprov Sumut) 

Sumatera Utara - Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, memaparkan sejumlah program unggulan kepada komunitas ojek online. Kegiatan ini berlangsung dalam dialog bersama Kojira.

Pertemuan tersebut menjadi wadah diskusi antara pemerintah dan pekerja sektor informal. Suasana berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dari peserta.

Zakiyuddin menilai kehadiran organisasi seperti Kojira sangat penting. Organisasi ini memudahkan pemerintah dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Salah satu program yang disampaikan adalah bantuan sosial melalui skema PKH daerah. Program ini menyasar kelompok rentan.

Baca juga: Kloter Perdana Haji Sumut Berangkat, Jemaah Diminta Jaga Nama Baik Daerah

Sasaran utama bantuan adalah warga lanjut usia dan penyandang disabilitas. Terutama bagi mereka yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat.

Besaran bantuan yang diberikan mencapai Rp200 ribu per bulan. Dalam satu tahun, total bantuan mencapai Rp2,4 juta.

Proses pendaftaran program ini cukup sederhana. Warga hanya perlu melapor melalui kepala lingkungan atau kelurahan.

Selain bantuan sosial, Pemko Medan juga menjalankan program Universal Health Coverage (UHC). Program ini memastikan akses layanan kesehatan bagi warga.

Zakiyuddin menegaskan bahwa warga cukup menggunakan KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan. Hal ini menjadi bentuk kemudahan akses layanan.

Meski demikian, ia mengakui adanya tantangan kapasitas rumah sakit. Tingginya jumlah pasien menjadi salah satu kendala yang dihadapi.

Baca juga: Disnaker Sumut Desak Evaluasi Outsourcing, Pelanggaran Pekerja Disorot

Pemko Medan juga mendorong pekerja ojol untuk bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan. Program ini penting untuk perlindungan saat bekerja.

Pemerintah bahkan menyiapkan solusi untuk kasus yang tidak ditanggung BPJS. Dana khusus dialokasikan melalui RSUD Dr. Pirngadi.

Anggaran sekitar Rp3 miliar disiapkan untuk membantu korban kecelakaan atau tindak kriminal. Program ini khusus untuk warga ber-KTP Medan.

Selain itu, pelatihan kerja juga disediakan melalui kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Program ini diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat.

Melalui berbagai program tersebut, Pemko Medan menegaskan komitmennya. Perlindungan sosial yang inklusif menjadi fokus utama bagi kesejahteraan masyarakat.