Posbankum Resmi Diluncurkan, Warga Sumut Kini Tak Perlu Jauh Mencari Bantuan Hukum

Bobby Nasution usai peresmian Posbankum di Aula Raja Inal Siregar, Rabu (10/6/2026). (Pemprov Sumut) 

Sumatera Utara - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Kementerian Hukum meresmikan sebanyak 6.110 Pos Bantuan Hukum yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di wilayah Sumatera Utara.

Jumlah tersebut sesuai dengan total desa dan kelurahan yang ada di provinsi tersebut, sehingga akses layanan bantuan hukum kini tersedia lebih dekat dengan masyarakat.

Peresmian dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Aula Raja Inal Siregar pada Rabu, 10 Juni 2026.

Bobby Nasution menyampaikan bahwa keberadaan Posbankum diharapkan mampu memudahkan masyarakat memperoleh bantuan hukum tanpa harus menghadapi proses yang rumit.

Menurutnya, masyarakat di desa maupun perkotaan kini tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan pendampingan hukum.

Baca juga: Pemko Medan Optimistis Rakernas APEKSI XVIII Berjalan Lancar dan Berkesan

Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini Posbankum telah membantu penyelesaian 408 perkara yang ditangani melalui layanan tersebut.

Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring meningkatnya pemanfaatan Posbankum oleh masyarakat.

Meski demikian, Bobby berharap berbagai persoalan hukum dapat diselesaikan melalui jalur mediasi dan pendampingan sehingga tidak selalu berakhir pada proses persidangan yang panjang.

Ia menilai dinamika perkembangan teknologi dan ekonomi yang berlangsung cepat dapat memunculkan berbagai gesekan di tengah masyarakat maupun antara masyarakat dengan korporasi.

Karena itu, pendekatan penyelesaian masalah yang lebih sederhana dan mengedepankan musyawarah dinilai penting untuk terus diperkuat.

Bobby juga mendorong agar Posbankum berjalan seiring dengan Program Perlindungan Rakyat melalui Restorative Justice atau PRESTICE yang telah digagas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Ia meminta para bupati dan wali kota mendukung implementasi restorative justice di daerah masing-masing.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa tujuan utama penyelesaian persoalan hukum bukan hanya memberikan hukuman, tetapi juga memulihkan kondisi sosial masyarakat.