Keributan KA KAMMI Disayangkan, Diharapkan Tak Terulang

Kepala Satuan Polisi (Kasatpol) Pamong Praja (PP) Provinsi Sumut Moettaqien Hasrimi. (Pemprov Sumut) 

Sumatera Utara - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan penjelasan terkait kericuhan yang terjadi usai pelantikan pengurus KA KAMMI Sumut. Peristiwa tersebut disebut sebagai bagian dari dinamika internal organisasi.

Kejadian tersebut berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut. Insiden terjadi setelah rangkaian acara pelantikan selesai dilaksanakan.

Kepala Satpol PP Sumut, Moettaqien Hasrimi, menyampaikan bahwa pihaknya tidak mengetahui secara detail penyebab kericuhan. Ia menegaskan bahwa hal tersebut bukan urusan pemerintah.

Menurutnya, keributan terjadi setelah Wakil Gubernur Sumut meninggalkan lokasi. Saat itu, situasi awalnya berjalan normal.

Baca juga: KAKAMMI Diharapkan Jadi Motor Penguatan Moral Generasi Muda

Namun, setelah terdengar keributan, petugas segera mengambil tindakan. Satpol PP bersama aparat kepolisian langsung bergerak untuk mengamankan keadaan.

Proses penanganan dilakukan dengan cepat. Petugas berusaha melerai pihak-pihak yang terlibat agar situasi tidak semakin memanas.

Dalam insiden tersebut, seorang anggota Satpol PP mengalami luka. Ia diketahui terkena pukulan saat berusaha mengendalikan situasi.

Korban kemudian menjalani pemeriksaan medis di rumah sakit. Sementara itu, sejumlah pihak yang terlibat telah diamankan oleh kepolisian.

Moettaqien berharap kejadian serupa tidak terulang. Ia menilai pentingnya koordinasi sebelum acara berlangsung.

Ia juga mengingatkan agar setiap organisasi dapat mengelola kegiatan dengan lebih baik. Konsolidasi internal menjadi hal yang harus diperhatikan.

Baca juga: HDSD 2026 Dorong Lingkungan Ramah bagi Anak Down Syndrome

Pengamat pemerintahan dari UIN Sumut, Aminuddin, turut memberikan pandangannya. Ia menyayangkan terjadinya kericuhan tersebut.

Menurutnya, peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Evaluasi perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang.

Ia juga memberikan saran terkait penggunaan Aula Raja Inal Siregar. Menurutnya, tempat tersebut sebaiknya difokuskan untuk kegiatan pemerintahan.

Lokasi aula yang berada di lingkungan kantor gubernur menjadi pertimbangan utama. Hal ini dinilai penting untuk menjaga ketertiban.

Kericuhan tersebut menjadi sorotan berbagai pihak. Harapannya, ke depan setiap kegiatan dapat berjalan lebih kondusif.