Atasi Macet Medan Utara, Pemko Medan Dorong Pembenahan Simpang Titipapan

Plt Kepala Dinas SDABMBK, Gibson Panjaitan saat mengikuti rapat dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI guna meninjau Sarana dan Prasarana Infrastruktur (Underpass Manhattan). (Pemko Medan) 

Sumatera Utara - Pemerintah Kota Medan kembali menyuarakan persoalan kemacetan lalu lintas yang kerap terjadi di kawasan Medan Utara. Salah satu titik yang menjadi perhatian utama adalah simpang Titipapan di Jalan Yos Sudarso.

Permasalahan tersebut disampaikan Pemko Medan dalam rapat bersama Komisi V DPR RI saat kunjungan kerja spesifik ke Kota Medan. Rapat digelar di Rumah Pompa Underpass Manhattan, Jalan Gatot Subroto.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Medan diwakili oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas SDABMBK, Gibson Panjaitan. Ia menyampaikan langsung usulan penanganan infrastruktur jalan kepada jajaran Komisi V DPR RI.

Gibson menjelaskan bahwa kemacetan di simpang Titipapan sering terjadi dalam durasi yang cukup panjang. Kondisi ini dinilai sangat menghambat mobilitas warga, terutama aktivitas ekonomi dan transportasi harian masyarakat Medan Utara.

Baca juga: Pemprov Sumut Ingatkan Perusahaan: BPJS Kesehatan Pekerja Bukan Tanggung Jawab Negara

Menurutnya, penanganan infrastruktur di kawasan tersebut bersifat mendesak dan perlu mendapat dukungan dari pemerintah pusat agar solusi yang diterapkan dapat berjalan optimal.

Selain persoalan kemacetan, Pemko Medan juga mengangkat isu penanganan banjir yang masih menjadi tantangan besar bagi kota ini. Salah satu langkah yang diusulkan adalah penambahan alat berat amfibi.

Gibson menyebutkan bahwa alat amfibi sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan normalisasi sungai, khususnya pada tiga sungai besar beserta anak sungainya yang melintasi Kota Medan.

Normalisasi sungai dinilai penting karena luapan air kerap terjadi saat intensitas hujan tinggi, sehingga memperparah risiko banjir di sejumlah wilayah.

Dalam rapat tersebut, Pemko Medan telah menyerahkan proposal permohonan alat berat amfibi kepada Komisi V DPR RI sebagai bagian dari upaya penanganan banjir secara berkelanjutan.

Baca juga: Pemprov Sumut Siapkan Skema Layanan Regional agar Pasien Tak Menumpuk

Usulan terkait penanganan simpang Titipapan dan permohonan alat berat amfibi mendapat respons positif dari Komisi V DPR RI. Kedua hal tersebut dinilai layak untuk menjadi prioritas pembangunan ke depan.

Dukungan dari pemerintah pusat diharapkan dapat mempercepat realisasi penanganan infrastruktur jalan dan pengendalian banjir di Kota Medan.

Pemko Medan optimistis, dengan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, persoalan kemacetan serta banjir yang selama ini dikeluhkan masyarakat dapat ditangani secara lebih efektif dan berkelanjutan.