Rico Waas Dorong Perusahaan Berperan Aktif Lindungi Pekerja Sektor Informal

Rico Waas saat menghadiri jamuan makan siang dalam rangka penguatan sinergi antara Pemko Medan, BPJS Ketenagakerjaan, serta perusahaan-perusahaan strategis di Kota Medan di D'Heritage Balai Kota Medan, Rabu (8/7/2026). (Pemko Medan) 

Sumatera Utara - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak dunia usaha untuk berperan aktif memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Menurutnya, pembangunan tidak hanya diukur dari kemajuan fisik maupun meningkatnya investasi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat, termasuk pekerja sektor informal, memperoleh perlindungan yang layak.

Ajakan tersebut disampaikan Rico Waas saat menghadiri jamuan makan siang dalam rangka memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Medan, BPJS Ketenagakerjaan, dan perusahaan-perusahaan strategis untuk mewujudkan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di D'Heritage Balai Kota Medan, Rabu (8/7/2026).

Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota Jefri Iswanto, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Ramaddan, serta pimpinan perusahaan, BUMN, dan BUMD.

Dalam kesempatan tersebut, Rico menjelaskan bahwa sebagian besar pekerja sektor formal telah memperoleh perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Namun, masih banyak pekerja sektor informal yang belum menikmati manfaat serupa.

Kelompok pekerja tersebut meliputi pengemudi becak, pengemudi ojek online, nelayan, asisten rumah tangga, sopir, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Padahal, mereka memiliki kontribusi besar dalam mendukung aktivitas ekonomi dan dunia usaha di Kota Medan.

Baca juga: Pemprov Sumut Manfaatkan SI MiKE SU untuk Tingkatkan Kecakapan Teknologi Generasi Muda

Rico menilai hubungan antara pekerja formal dan informal saling berkaitan. Aktivitas perusahaan juga tidak terlepas dari peran para pekerja informal yang setiap hari mendukung berbagai kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha.

Karena itu, ia mengajak perusahaan memanfaatkan program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu mendaftarkan pekerja sektor informal sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang masih rentan menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kematian tanpa perlindungan jaminan sosial.

Rico mengatakan manfaat BPJS Ketenagakerjaan telah dirasakan Pemerintah Kota Medan, mulai dari santunan bagi peserta yang meninggal dunia, perlindungan akibat kecelakaan kerja, hingga jaminan pendidikan bagi anak peserta. Ia berharap manfaat tersebut dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat.

Saat ini, Pemko Medan telah memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada 17.851 pekerja rentan melalui pendanaan APBD. Meski demikian, jumlah tersebut dinilai masih belum mencakup seluruh pekerja yang membutuhkan perlindungan.

Oleh sebab itu, kolaborasi antara pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan dunia usaha dinilai menjadi faktor penting untuk mempercepat terwujudnya Universal Coverage Jamsostek di Kota Medan. Rico juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, profesional, dan tetap berpihak pada kesejahteraan para pekerja.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Ramaddan, mengatakan pemerintah daerah sedang menindaklanjuti program pemerintah pusat terkait Universal Coverage Jamsostek melalui perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Ia menyebutkan, pada tahun 2026 Kota Medan menargetkan sekitar 60.000 hingga 70.000 pekerja, baik penerima upah maupun bukan penerima upah, masuk dalam cakupan UCJ. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17.851 pekerja rentan telah memperoleh perlindungan melalui APBD.

Baca juga: Bobby Nasution Optimistis PRSU Masuk Agenda Nasional, Budaya Sumut Jadi Daya Tarik Utama