Bobby Nasution Minta Bupati dan Wali Kota Serius Kawal Target Pembangunan 2027

Bobby Nasution saat acara Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumut Tahun 2027, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (29/1). (Pemprov Sumut)

Sumatera Utara - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara resmi memulai tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui kegiatan konsultasi publik. Kegiatan ini menjadi forum awal untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah.

Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution membuka langsung kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam mengawal indikator pembangunan di wilayah masing-masing.

Menurut Bobby, tahun 2027 memiliki arti penting karena menjadi momen evaluasi kinerja kepala daerah yang dilantik pada Februari tahun sebelumnya. Capaian pembangunan akan menjadi tolok ukur keseriusan dan efektivitas kepemimpinan daerah.

Baca juga: Pemprov Sumut Anggarkan Rp45 Miliar untuk Perkuatan Tebing Sungai Batang Serangan

Ia juga menyoroti kondisi Sumatera Utara yang pada periode sebelumnya dilanda bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah. Situasi tersebut, menurutnya, berpotensi memengaruhi pencapaian target pembangunan daerah.

Bobby meminta setiap bupati dan wali kota untuk melakukan monitoring terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia menegaskan agar dampak bencana benar-benar diperhitungkan dalam evaluasi perencanaan.

Selain itu, Bobby mengingatkan pentingnya memperhatikan berbagai indikator pembangunan. Di antaranya adalah kondisi tenaga kerja, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indikator lain yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menyinggung adanya pencabutan izin sejumlah perusahaan besar di daerah terdampak bencana. Hal tersebut, menurutnya, perlu dicermati karena berpengaruh terhadap sektor ketenagakerjaan.

Dalam kesempatan tersebut, Bobby mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk memanfaatkan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang batal disesuaikan pada tahun 2026. Dana tersebut diharapkan dapat dimaksimalkan untuk kebutuhan pembangunan.

Baca juga: Cakupan JKN Tembus 100 Persen, Pemko Medan Raih UHC Award 2026

Ia menyampaikan bahwa daerah diperbolehkan melakukan pergeseran anggaran, terutama untuk pemulihan pascabencana. Hal ini mengingat bencana banjir terjadi setelah pengesahan APBD 2026.

Sementara itu, Kepala Bappelitbang Sumut Dikky Anugerah berharap konsultasi publik RKPD tidak sekadar menjadi agenda rutin tahunan. Ia menginginkan hasil pembangunan 2027 mampu memberikan lompatan yang nyata.

Dikky mengajak seluruh peserta untuk memberikan masukan yang konstruktif, berbasis data, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Dalam kegiatan tersebut, Pemprov Sumut juga memberikan apresiasi kepada mitra pembangunan. Pada kesempatan yang sama, Bobby Nasution meluncurkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) keenam, yakni Restorative Justice.