Perkuat Koordinasi, Wagub Sumut Dorong Penanganan Inflasi dan Kemiskinan

Rakor penanganan inflasi, kemiskinan, dan menyikapi situasi terkini pascademo, yang dipimpin Mendagri Muhammad Tito Karnavian lewat Zoom, Senin (8/9/2025). 

Sumatera Utara - Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menghadiri rapat koordinasi nasional yang membahas inflasi, kemiskinan, serta situasi pascademo bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Rapat tersebut berlangsung secara daring dan tatap muka di ruang Sumut Smart Province, Senin (8/9/2025).

Dalam rakor itu, Wagub hadir didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Togap Simangunsong. Keduanya kemudian menegaskan kepada jajaran agar segera memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait untuk menekan angka inflasi sekaligus menangani kemiskinan di wilayah Sumut.

Menurut Wagub, salah satu komoditas yang menjadi perhatian utama adalah harga cabai merah serta beras. Pasokan dan distribusi kedua bahan pokok tersebut harus dijaga agar tetap stabil hingga ke masyarakat.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan laporan terkait kondisi aksi unjuk rasa yang marak terjadi sejak 25 Agustus hingga 7 September 2025. Ia menyebut, terdapat 228 aksi di 35 provinsi, kabupaten, dan kota. Namun, kondisi terkini dinilai sudah melandai.

Baca juga: Sekdaprov Sumut Dorong Kabupaten/Kota Bergerak Cepat Kendalikan Inflasi

Untuk meredakan situasi, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah telah menempuh berbagai langkah. Antara lain rekonsiliasi, rehabilitasi, hingga rekonstruksi di wilayah terdampak aksi massa.

Rapat tersebut juga membahas isu kemiskinan ekstrem yang masih menjadi pekerjaan rumah besar nasional. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak.

Ia menyebutkan bahwa kemiskinan harus turun 0,86 persen per tahun agar target 5 persen tercapai pada 2029. Saat ini, jumlah penduduk miskin tercatat 23,85 juta jiwa, sementara kemiskinan ekstrem mencapai 2,38 juta orang.

Strategi penanganan sudah dirancang, mulai dari pengurangan beban dasar masyarakat melalui jaminan sosial dan bantuan tepat sasaran. Selain itu, upaya peningkatan pendapatan ditempuh dengan memperluas akses kerja, pemberdayaan angkatan kerja, serta peluang usaha.

Baca juga: Lantik Pejabat Baru, Wagub Sumut Surya: Jabatan Adalah Amanah, Bukan Sekadar Kedudukan

Strategi lainnya adalah menurunkan kantong-kantong kemiskinan dengan perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan infrastruktur dasar, hingga pemberdayaan berbasis kawasan.

Muhaimin juga menegaskan bahwa hampir seluruh provinsi mencatat penurunan angka kemiskinan ekstrem. Meski demikian, upaya percepatan harus terus dilakukan.

Rakor ini dihadiri oleh Kepala BPS, kepala daerah se-Indonesia, serta jajaran kementerian dan perangkat daerah terkait.