DPRD Sumut Kawal Usulan Perbaikan Jalan Provinsi di Binjai Masuk Anggaran 2027

Kegiatan Reses Tahun Sidang II 2025–2026 DPRD Sumut Daerah Pemilihan (Dapil) XII Binjai-Langkat yang berlangsung di Kantor Walikota Binjai, Jalan Sudirman No. 6, Kota Binjai, Selasa (7/7/2026). (Pemprov Sumut) 

Sumatera Utara - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk memperkuat alokasi anggaran pembangunan infrastruktur pada Tahun Anggaran 2027. Langkah tersebut diharapkan mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, khususnya terkait penanganan jalan provinsi dan pembangunan infrastruktur pendukung lainnya.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Kegiatan Reses Tahun Sidang II 2025–2026 DPRD Sumatera Utara Daerah Pemilihan XII Binjai-Langkat yang berlangsung di Kantor Wali Kota Binjai, Jalan Sudirman Nomor 6, Kota Binjai, Selasa (7/7/2026).

Reses dihadiri Tim DPRD Sumut yang dipimpin Ajie Karim bersama sejumlah anggota, yakni Edi Surahman, Johan Bangun, Abdul Khair, Fatimah, dan anggota lainnya. Turut mendampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara yang juga Ketua Tim Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumut, Erwin Harahap.

Kehadiran Tim OPD dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menghimpun berbagai aspirasi masyarakat. Masukan yang diperoleh nantinya akan menjadi bahan dalam penyusunan rencana pembangunan sekaligus penganggaran daerah pada tahun 2027.

Dalam kesempatan itu, Anggota DPRD Sumut, Fatimah, menjelaskan bahwa alokasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD pada Tahun Anggaran 2025 dan 2026 mengalami keterbatasan akibat kebijakan efisiensi anggaran. Meski demikian, berbagai kebutuhan masyarakat tetap menjadi perhatian bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil reses di Kota Binjai, terdapat empat persoalan utama yang menjadi perhatian masyarakat. Keempat isu tersebut meliputi penyediaan lapangan pekerjaan, penanganan banjir, peningkatan kualitas infrastruktur jalan, serta jaminan kesehatan.

Baca juga: Sulaiman Harahap Minta Seluruh Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Ketentuan

Fatimah berharap kondisi anggaran pada tahun 2027 dapat lebih longgar sehingga pembangunan di Kota Binjai dapat memperoleh dukungan yang lebih besar. Ia juga berharap bantuan untuk rumah ibadah dan sekolah keagamaan nantinya dapat dialokasikan secara lebih maksimal.

Selain menyampaikan berbagai aspirasi pembangunan, Fatimah turut memberikan apresiasi terhadap capaian Pemerintah Kota Binjai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi DPRD Sumut, angka kemiskinan di Kota Binjai menunjukkan tren penurunan sepanjang tahun 2025 hingga 2026.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan pemerintah daerah mampu memberikan hasil yang positif di lapangan. Karena itu, upaya tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Menanggapi usulan Pemerintah Kota Binjai mengenai kerusakan sejumlah ruas jalan provinsi, termasuk Jalan Pajak Bawah, Tim Reses DPRD Sumut menyatakan siap mengawal aspirasi tersebut. Usulan itu akan menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan anggaran bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Sementara itu, Wali Kota Binjai Amir Hamzah menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Pemprov Sumut dan DPRD Sumut terhadap pembangunan di wilayahnya. Menurutnya, Kota Binjai memiliki posisi strategis sebagai salah satu kota penyangga utama bagi Kota Medan.

Amir menjelaskan bahwa Kota Binjai memiliki luas wilayah sekitar 90,23 kilometer persegi dengan karakteristik wilayah yang didominasi dataran. Kota tersebut juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deliserdang sehingga memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan kawasan di Sumatera Utara.

Ia juga memaparkan sejumlah program prioritas yang sedang dijalankan pemerintah daerah. Program tersebut mencakup penanganan kawasan rawan banjir melalui penataan dan evakuasi berkala, percepatan perbaikan ruas jalan provinsi melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta penguatan administrasi perpajakan bersama Badan Pendapatan Daerah dan instansi terkait, termasuk optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor aparatur sipil negara untuk meningkatkan pendapatan daerah.