Sumatera Utara - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menilai Pemerintah Provinsi memiliki posisi penting dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang dihasilkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).
Menurutnya, hasil Rakernas tidak hanya perlu disampaikan kepada pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi juga perlu menerima rekomendasi tersebut agar kebijakan yang lahir lebih sesuai dengan kondisi setiap daerah.
Hal tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri pembukaan Rakernas XVIII APEKSI di Ballroom Grand City Hall, Jalan Balai Kota Nomor 1, Medan, Rabu (1/7/2026) malam.
Ia menjelaskan bahwa setiap kota memiliki karakteristik, tantangan pembangunan, serta kemampuan fiskal yang berbeda. Karena itu, diperlukan peran pemerintah provinsi untuk menerjemahkan berbagai rekomendasi menjadi kebijakan yang relevan.
Menurut Bobby, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap menerima berbagai masukan dari APEKSI sebagai bahan penyusunan kebijakan yang selaras dengan kebutuhan daerah.
Ia juga mengungkapkan bahwa APEKSI selama ini menjadi wadah penting bagi pemerintah kota dalam berbagi pengalaman, inovasi, serta solusi menghadapi persoalan pembangunan.
Baca juga: Digitalisasi Pemerintahan Dipercepat, Pemprov Sumut Dorong Kolaborasi Lintas OPD
Bobby mengaku memahami manfaat forum tersebut karena pernah menjadi bagian dari APEKSI. Menurutnya, organisasi tersebut mampu menjadi sarana untuk melahirkan berbagai solusi atas tantangan yang dihadapi pemerintah daerah.
Selain membahas pembangunan, Bobby turut mengapresiasi kehadiran para wali kota dari seluruh Indonesia yang mengikuti Rakernas di Medan.
Ia menilai penyelenggaraan kegiatan nasional tersebut turut memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah melalui meningkatnya aktivitas para peserta selama berada di Kota Medan.
Pada akhir sambutannya, Bobby mengajak seluruh pemerintah kota untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta antardaerah demi mempercepat pemerataan pembangunan.
Ia berharap Rakernas XVIII APEKSI Tahun 2026 mampu menghasilkan rekomendasi yang benar-benar memberikan manfaat bagi kemajuan kota-kota di Indonesia.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa kepala daerah saat ini menghadapi empat tantangan utama, yakni krisis dan bencana, tekanan fiskal, tuntutan politik, serta dinamika komunikasi publik di era digital.
Baca juga: Sulaiman Harahap Dorong ASN Tinggalkan Pola Pikir Lama dan Perkuat Profesionalisme
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA