Kolaborasi dengan APH Disiapkan untuk Menekan Praktik Tambang Ilegal

Bobby Nasution. (Pemprov Sumut) 

Sumatera Utara - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat langkah pengawasan terhadap aktivitas pertambangan yang tidak memiliki izin. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan aparat penegak hukum.

Langkah tersebut diambil karena aktivitas tambang ilegal masih ditemukan di sejumlah wilayah dan menimbulkan berbagai persoalan di tengah masyarakat.

Selain berpotensi merusak lingkungan, keberadaan tambang ilegal juga dinilai dapat mengancam keselamatan warga yang tinggal di sekitar lokasi aktivitas pertambangan.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Sumut, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, mengatakan pemerintah saat ini sedang mempersiapkan langkah lanjutan untuk memperkuat pengawasan.

Salah satu langkah yang direncanakan adalah menjalin kerja sama resmi dengan aparat penegak hukum melalui nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding.

Baca juga: Satpol PP, TNI, Polri dan BNN Bersinergi Jaga Keamanan Tanjungbalai

Kerja sama tersebut akan melibatkan pihak Kejaksaan dan Kepolisian dalam pengawasan serta penertiban aktivitas pertambangan ilegal di Sumatera Utara.

Menurut Dedi, saat ini pemerintah masih melakukan konsolidasi internal sebelum merealisasikan kerja sama tersebut.

Ia menilai keterlibatan aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam memperkuat pengawasan di lapangan.

Dengan adanya dukungan tersebut, proses penanganan pelanggaran di sektor pertambangan diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

Pemerintah juga ingin memastikan seluruh aktivitas pertambangan yang berlangsung di Sumatera Utara mematuhi regulasi yang berlaku.

Baca juga: Pemprov Sumut Targetkan Penanaman Mangrove 27 Hektare pada 2026

Karena itu, pengawasan tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada upaya memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

Dedi menegaskan bahwa Pemprov Sumut memiliki komitmen untuk menertibkan seluruh praktik pertambangan yang tidak sesuai aturan.