Pemprov Sumut Gandeng KemenPPPA Hadapi Tantangan Kekerasan Perempuan dan Anak

Wakil Gubernur Sumut Surya usai penandatanganan kesepakatan bersama di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Jumat (7/11/2025) malam. (Pemprov Sumut) 

Sumatera Utara - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak. Langkah ini diwujudkan melalui penandatanganan kerja sama antara Pemprov Sumut dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Kerja sama tersebut juga melibatkan lembaga pendidikan tinggi serta perguruan tinggi keagamaan Islam untuk memperkuat peran akademisi dalam pencegahan kekerasan.

Wakil Gubernur Sumut, Surya, menegaskan bahwa isu perlindungan perempuan dan anak menjadi bagian penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Misi kelima RPJMD menekankan pada penguatan ketahanan sosial dan budaya, termasuk pemberdayaan perempuan, pemuda, serta penyandang disabilitas agar dapat berkarya dan berprestasi.

Menurut Surya, Pemprov Sumut telah menunjukkan hasil positif dengan berhasil menurunkan Indeks Ketimpangan Gender dari 0,425 menjadi 0,399 pada 2024.

Baca juga: Ubah Sampah Jadi Energi, Pemprov Sumut Bangun Kolaborasi Hijau dengan Daerah Sekitar

Namun, tantangan di lapangan masih besar. Hingga Oktober 2025, tercatat 1.444 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Sumut.

“Masih banyak yang harus diperbaiki, karena perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak bisa dilakukan satu pihak saja. Semua elemen harus bergerak bersama,” tegasnya.

Menteri PPPA, Arifah Fauzi, mengapresiasi langkah nyata Sumut yang dinilai telah menunjukkan kemajuan signifikan di tingkat nasional.

Ia menyebut Sumut sebagai salah satu provinsi yang berhasil meraih Anugerah Parahita Ekapraya (APE) pada 2023 berkat komitmen dan konsistensi dalam isu kesetaraan gender.

Baca juga: Bobby Nasution: Keluarga Hebat Jadi Kunci Lahirnya Generasi Emas 2045

Selain itu, pada tahun 2025, sebanyak 15 kabupaten/kota di Sumut juga meraih predikat Kota Layak Anak (KLA) dengan berbagai kategori penghargaan.

Dengan kerja sama lintas sektor ini, diharapkan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Utara semakin kuat, komprehensif, dan berkelanjutan.