Fraksi DPRD Nilai WTP ke-12 Jadi Modal Perkuat Kualitas Pembangunan di Sumut

Rapat Paripurna DPRD Sumut dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2025, di Gedung DPRD Sumut, Medan, Jumat (17/7/2026). (Pemprov Sumut)

Sumatera Utara - Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-12 kali secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut yang membahas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Gedung DPRD Sumut, Medan, Jumat (17/7/2026).

Rapat dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya bersama Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap. Hadir pula pimpinan dan anggota DPRD Sumut, kepala organisasi perangkat daerah, serta para undangan lainnya.

Dalam forum tersebut, Fraksi Partai Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, NasDem, PKS, PAN, Demokrat, Hanura, dan PKB menilai keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut merupakan capaian yang patut diapresiasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Meski demikian, seluruh fraksi mengingatkan bahwa keberhasilan memperoleh opini WTP perlu diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga manfaat pengelolaan anggaran dapat dirasakan secara nyata.

Baca juga: Inovasi Layanan Kesehatan Jiwa, RSJ Prof Dr M Ildrem Fokus pada Telekonseling dan Daycare

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Palacheta Subies Subianto menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Namun menurutnya, opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

Fraksi Partai Golkar juga mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Setiap anggaran yang digunakan diharapkan mampu menghasilkan manfaat yang terukur dengan tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik.

Selain itu, Fraksi Golkar menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp12 triliun atau 95,87 persen dari target. Capaian tersebut dinilai baik, tetapi masih memiliki ruang untuk terus dioptimalkan.

Menurut fraksi tersebut, optimalisasi PAD dapat dilakukan melalui evaluasi seluruh komponen pendapatan daerah, menggali potensi baru, memperkuat digitalisasi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, serta meminimalkan potensi kebocoran pendapatan.

Baca juga: Pemprov Sumut Dorong Status Baru PD AIJ agar Lebih Kompetitif dan Mudah Akses E-Catalog

Pandangan serupa disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN Rizki Rifai Harahap. Ia berharap opini WTP dapat terus dipertahankan karena menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik sekaligus mendorong pembangunan yang berkualitas.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Partai NasDem Timbul Sinaga juga mengapresiasi keberhasilan Pemprov Sumut mempertahankan opini WTP untuk ke-12 kalinya. Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan komitmen dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Rapat paripurna tersebut merupakan kelanjutan dari penyampaian Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2025 yang sebelumnya telah disampaikan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution pada 1 Juli 2026. Selain mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi, rapat juga mengagendakan penyampaian Ranperda usul inisiatif DPRD Sumut tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Dalam kesempatan itu, fraksi-fraksi turut memberikan berbagai masukan mengenai serapan belanja daerah, optimalisasi PAD, pembangunan infrastruktur, pendidikan, pertanian, kesehatan, pengelolaan BUMD, pengentasan kemiskinan, pengangguran, hingga penanganan bahaya narkoba sebagai bagian dari pembahasan pembangunan daerah.