Penataan Belawan Perlu Kolaborasi, Rico Waas Soroti Lahan, Infrastruktur, dan Rob

Rico Waas saat menerima audiensi Lembaga Masyarakat Belawan (LMB) di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Selasa (7/7/2026). (Pemko Medan) 

Sumatera Utara - Pemerintah Kota Medan menilai pembenahan kawasan Belawan membutuhkan langkah yang menyeluruh dan tidak bisa dilakukan secara terpisah. Berbagai persoalan yang selama ini dihadapi kawasan pesisir tersebut dinilai saling berkaitan sehingga memerlukan penanganan yang terintegrasi.

Pandangan itu disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat menerima audiensi Lembaga Masyarakat Belawan (LMB) di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Selasa (7/7/2026). Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk membahas peluang kolaborasi dalam mendukung pembangunan kawasan Belawan.

Menurut Rico, Belawan memiliki posisi yang sangat penting bagi Kota Medan. Sebagai satu-satunya kawasan yang memiliki wilayah laut, Belawan menyimpan potensi ekonomi yang besar apabila dikelola dan ditata dengan baik.

Meski memiliki peluang yang besar, Rico menilai masih banyak persoalan yang harus diselesaikan. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah persoalan legalitas lahan yang selama ini menghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Baca juga: Rico Waas Nilai Film "Pramuka" Efektif Kenalkan Nilai Kepramukaan kepada Generasi Muda

Ia menjelaskan masih banyak permukiman yang berdiri di atas lahan yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Medan. Kondisi tersebut membuat pembangunan jalan, drainase, maupun fasilitas pendukung lainnya sering kali tidak dapat dilakukan secara optimal.

Rico juga menyinggung persoalan akses keluar jalan tol di Belawan yang sebelumnya belum memiliki kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab. Menurutnya, kondisi itu menunjukkan pentingnya sinkronisasi antarinstansi agar setiap program pembangunan dapat berjalan lebih efektif.

Karena itu, Pemko Medan bersama Kementerian Pekerjaan Umum akan memastikan status kepemilikan lahan di kawasan tersebut. Langkah tersebut diharapkan dapat memperjelas pembagian tanggung jawab pembangunan antara pemerintah daerah maupun pihak terkait lainnya.

Ia menegaskan bahwa setiap pihak perlu memiliki persepsi yang sama mengenai status lahan. Dengan begitu, pembangunan jalan, drainase, penyediaan air bersih, maupun infrastruktur lainnya dapat dilakukan sesuai kewenangan masing-masing tanpa saling menyalahkan.

Selain persoalan legalitas lahan, Rico juga memberi perhatian terhadap penanganan banjir rob yang masih sering melanda Belawan. Menurutnya, penataan kawasan permukiman harus menjadi bagian dari solusi jangka panjang untuk mengurangi dampak bencana tersebut.

Ia mengingatkan bahwa proses relokasi masyarakat tidak cukup hanya menyediakan rumah baru. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap mata pencaharian agar relokasi dapat berjalan dengan baik.

Rico mencontohkan pengalaman relokasi ke Kampung Nelayan yang belum berjalan optimal. Sebagian warga memilih kembali ke tempat asal bahkan menjual rumah yang diberikan karena lokasi tersebut dianggap terlalu jauh dari pekerjaan mereka.

Selain itu, Rico menyampaikan bahwa desain pembangunan tanggul sebenarnya telah tersedia. Namun, masih terdapat penolakan dari sebagian masyarakat sehingga diperlukan komunikasi dan penyelesaian bersama agar solusi yang diambil dapat diterima semua pihak.

Baca juga: Kolaborasi Warga dan Stakeholder Hadirkan Program Mata Deli, Rico Waas Beri Apresiasi