Percepatan SK Rumah Rusak Jadi Fokus Pemulihan Pascabencana Sumut

Gubernur Sumut Bobby Nasution, saat Rakor Pendataan Pascabencana secara virtual dengan Kemendagri dari kediaman pribadinya, Komplek Tasbih Medan, Selasa (6/1/2026). (Pemprov Sumut) 

Sumatera Utara - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya mempercepat penyaluran bantuan pascabencana banjir dan longsor dengan segera menerbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang rumah terdampak bencana. Langkah ini diambil untuk mempercepat proses pemulihan masyarakat.

Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan bahwa penerbitan SK tersebut akan dilakukan segera agar bantuan dapat lebih cepat diterima warga yang membutuhkan.

Saat ini, sebagian besar daerah di Sumut telah menerbitkan SK Rumah Terdampak Bencana. Namun, masih terdapat beberapa daerah yang sedang dalam proses, serta ada daerah yang tidak mengajukan.

Pernyataan tersebut disampaikan Bobby Nasution saat mengikuti rapat koordinasi pendataan pascabencana secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri dari kediaman pribadinya di Medan.

Baca juga: Progres Revitalisasi Sekolah di Sumut Positif, KBM Ditarget Normal Awal 2026

Menurut Bobby, percepatan penerbitan SK menjadi penting karena data masih dapat disempurnakan di kemudian hari. Hal ini sesuai dengan arahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Ia berharap langkah ini dapat mempercepat pemulihan pascabencana dan mengurangi jumlah warga yang harus bertahan di pengungsian.

Bobby menekankan bahwa masyarakat membutuhkan bantuan agar dapat kembali ke rumah, membersihkan lingkungan, dan melanjutkan aktivitas sehari-hari.

Baca juga: Kolaborasi Pemko Medan–BSI Dorong Akses Haji ASN dan Pembiayaan UMKM

Kementerian Sosial dan BNPB telah menyiapkan berbagai bentuk bantuan pascabencana, termasuk bantuan kebutuhan rumah tangga dan jaminan hidup sementara.

Selain itu, terdapat bantuan modal usaha untuk keluarga terdampak guna membantu pemulihan ekonomi masyarakat.

Santunan juga disiapkan bagi korban meninggal dunia dan korban luka berat akibat bencana.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa penyaluran bantuan akan dilakukan berdasarkan data by name by address yang dikumpulkan oleh daerah.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya kecepatan pendataan dan penetapan SK agar masyarakat dengan rumah rusak ringan dan sedang dapat segera kembali beraktivitas dan memulai pemulihan.