Konflik Agraria di Sumut Masih Mengakar, Bobby Nasution Minta Dukungan Pusat

Kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Sumut, Kamis 3 Juli 2025. (Pemprov Sumut)

Sumatera Utara - Gubernur Sumut Bobby Nasution sudah sangat kewalahan dengan konflik tanah yang masih berlarut-larut di daerahnya. Kamis (3/7/25), saat kedatangan Komisi II DPR RI ke Medan, ia langsung ngungkapin keluh kesah soal masalah agraria yang kayaknya tidak pernah selesai ini.

Di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Bobby bilang terus terang kalau persoalan tanah ini bukan cuma masalah teknis biasa. Konflik ini berdampak besar ke kehidupan masyarakat, dari segi ekonomi, sosial, bahkan lingkungan.

Yang bikin Bobby kesal, masalah ini sebenarnya sudah lama banget tapi nggak pernah ada penyelesaian yang benar-benar tuntas.

Baca juga: Sumut Siap Buat Aturan Baru Insentif Investasi, Kemenkumham dan DPMPTSP Duduk Bareng

Setiap Pemilu Dijanjikan, Setelah Itu Hilang

"Konflik agraria ini bukan hal baru. Bahkan dalam setiap momentum politik, isu ini kerap diangkat sebagai janji kampanye. Namun, sampai hari ini, penyelesaiannya belum juga nyata," ungkap Bobby, dikutip Pemprov Sumut.

Selain itu, ada hal lain bikin frustasi. Setiap ada pemilu, calon-calon pasti bilang bakal selesaikan masalah tanah. Tapi begitu menang, entah kenapa masalahnya belum bisa diatasi.

Jumlah Masalah Agraria di Sumut yang Besar

Data dari Kantor Wilayah BPN Sumut menunjukkan ada 33 konflik agraria aktif dengan total luas mencapai 34.000 hektare. Jika diilustrasikan, itu luasnya bisa hampir sama dengan luas Kota Medan.

Sebagian besar konflik terjadi di kawasan perkebunan milik PTPN. Ini yang bikin rumit, karena PTPN adalah perusahaan negara. Masalahnya, setelah HGU (Hak Guna Usaha) habis, statusnya jadi tidak jelas. Masyarakat mengagaku tanah itu punya mereka, perusahaan juga ngaku, komunitas adat juga demikian. Jadilah ricuh berkepanjangan.

Baca juga: Wagub Sumut Dorong Bapenda Genjot Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah

DPR Berjanji Bantu

Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Ketua Komisi II DPR RI, merespons positif keluhan Bobby. "Kami akan bawa semua masukan ini ke pusat. Ini bagian dari tugas konstitusional kami untuk memperjuangkan penyelesaian persoalan agraria di daerah," katanya.

Kunci Penyelesaian Adalah Transparansi Penuh

Muhammad Sri Pranoto, Kepala Kanwil BPN Sumut, bilang kalau kunci penyelesaian masalah ini adalah keterbukaan informasi dan koordinasi yang solid antara pusat dan daerah.

Dalam pertemuan ini, kepala daerah dari berbagai kabupaten/kota di Sumut kompak mendukung penyelesaian masalah agraria ini. Diantaranya hadir Bupati Karo Antonius Ginting, Bupati Bupati Labuhanbatu Utara Hendri Yanto Sitorus, Bupati Madina Saipullah Nasution, Bupati Humbanghasundutan Oloan P Nababan, Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor, Wakil Bupati Deliserdang Lom Lom Suwondo, Walikota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Walikota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe, serta Kepala BPN Kabupaten/Kota se-Sumut.