Bank Sumut Dorong Transaksi Non Tunai untuk Tingkatkan PAD

Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah saat temui Wali Kota Tanjung Balai Mahyaruddin Salim dalam penguatan digitalisasi keuangan daerah di Balai Kota Tanjung Balai, Jumat (27/3/2026). (ANTARA/HO-Bank Sumut) 

Sumatera Utara - PT Bank Sumut terus memperkuat perannya dalam mendorong digitalisasi keuangan daerah. Hal ini menjadi bagian dari komitmen mendukung pembangunan.

Direktur Utama Bank Sumut, Heru Mardiansyah, menyampaikan hal tersebut dalam kunjungan kerja. Kegiatan dilakukan ke sejumlah pemerintah daerah di Sumatera Utara.

Kunjungan tersebut meliputi Kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, dan Kabupaten Batu Bara. Pertemuan dilakukan untuk memperkuat sinergi.

Menurut Heru, digitalisasi menjadi kunci dalam modernisasi keuangan daerah. Hal ini juga menjadi bagian dari transformasi layanan.

Baca juga: KEK Sei Mangkei dan BRT Ditawarkan ke Jepang, Sumut Kejar Investasi Besar

Ia menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar inovasi. Lebih dari itu, menjadi fondasi dalam tata kelola keuangan yang efisien.

Bank Sumut mengembangkan berbagai solusi digital. Salah satunya melalui optimalisasi QRIS.

Selain itu, dilakukan juga penguatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Hal ini dilakukan melalui TP2DD.

Bank Sumut mendorong transaksi non-tunai. Sistem ini diharapkan dapat berjalan secara real time dan terintegrasi.

Heru menegaskan bahwa Bank Sumut berperan sebagai penghubung ekosistem digital. Perannya mencakup pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

Implementasi digitalisasi juga dilakukan pada sektor retribusi daerah. Contohnya parkir berlangganan elektronik.

Selain itu, Bank Sumut menyediakan layanan perbankan di BPKPD. Hal ini untuk mempercepat proses transaksi.

Penguatan sistem pembayaran pajak juga terus dilakukan. Dukungan pembiayaan UMKM menjadi bagian dari program.

Baca juga: Tinjau Huntap Tapsel, Wagub Sumut Dampingi Mendagri dan Menteri PKP

Langkah ini memperkuat posisi Bank Sumut dalam sistem keuangan daerah. Tujuannya menciptakan ekosistem yang inklusif.

Pemerintah daerah menyambut baik upaya tersebut. Mereka menilai digitalisasi dapat meningkatkan pelayanan publik.

Selain itu, digitalisasi juga dinilai mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah juga berharap adanya dukungan program CSR. Fokusnya pada isu seperti pengelolaan sampah dan penanganan banjir.