Forkala dan FPK Dukung Kebijakan Wali Kota, Siap Sosialisasikan ke Masyarakat

Forum Komunikasi Lembaga Adat (Forkala) Kota Medan dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) bersama Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di rumah Dinas Wali Kota, Selasa (3/3/26). (Pemko Medan)

Sumatera Utara - Silaturahmi antara pengurus Forum Komunikasi Lembaga Adat (Forkala) Kota Medan dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dengan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas berlangsung hangat dan penuh suasana kekeluargaan. Pertemuan tersebut digelar di Rumah Dinas Wali Kota Medan pada Selasa (3/3/2026).

Selain menjadi ajang mempererat hubungan, pertemuan itu juga dimanfaatkan sebagai ruang dialog untuk membahas berbagai dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.

Salah satu topik yang dibahas adalah terkait Surat Edaran Wali Kota Medan Nomor 500-7.1/1540 mengenai penataan lokasi serta pengelolaan limbah penjualan daging non-halal di wilayah Kota Medan.

Dalam kesempatan tersebut, Forkala dan FPK menyatakan dukungannya terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan.

Baca juga: Kurangi Emisi dan Kemacetan, BRT Mebidang Siap Layani 12 Koridor

Ketua Forkala Kota Medan, Datuk Adil Freddy, mengatakan bahwa munculnya berbagai persepsi di masyarakat merupakan hal yang wajar dalam setiap kebijakan publik.

Namun demikian, menurutnya perbedaan pandangan tidak seharusnya memicu kesalahpahaman yang dapat merusak hubungan persaudaraan di tengah masyarakat.

Ia menegaskan bahwa Forkala siap membantu memberikan pemahaman yang lebih utuh kepada masyarakat terkait maksud dari surat edaran tersebut.

Datuk Adil Freddy juga menekankan bahwa sebagai lembaga adat di kota yang memiliki keberagaman budaya, Forkala memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan sosial.

Dalam pertemuan tersebut, ia hadir bersama Ketua FPK Delyuzar, Sekretaris Forkala Arwin Harahap, serta anggota Forkala lainnya yakni Martinus Lase dan Abdul Rajab Pasaribu.

Martinus Lase yang mewakili masyarakat Nias juga menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Medan.

Ia menyebut pihaknya siap membantu menyampaikan pemahaman kepada masyarakat agar kebijakan tersebut dapat diterima dengan baik.

Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan yang disampaikan oleh Forkala dan FPK dalam pertemuan tersebut.

Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bukanlah untuk melarang aktivitas tertentu, melainkan bertujuan untuk melakukan penataan.

Rico Waas juga mengakui bahwa setiap kebijakan pasti menimbulkan beragam tanggapan dari masyarakat.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa perbedaan pendapat tidak seharusnya mengurangi rasa persaudaraan di antara masyarakat Kota Medan.

Baca juga: 5.500 Tiket Gratis Tersedia, Ini Jadwal Mudik Lebaran Sumut 2026

Ia menambahkan bahwa surat edaran tersebut tidak akan dicabut, namun pemerintah terbuka untuk melakukan penyempurnaan apabila terdapat masukan yang konstruktif.

Menurutnya, berbagai masukan yang disampaikan akan dipertimbangkan agar kebijakan tersebut tetap menjaga tujuan utamanya sekaligus dapat dipahami oleh semua pihak.

Melalui pertemuan ini, Forkala dan FPK kembali menegaskan komitmennya untuk menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Keduanya juga menyatakan kesiapan untuk mendukung Pemerintah Kota Medan dalam menjaga suasana yang kondusif di tengah kehidupan masyarakat yang beragam.