Sensus Ekonomi 2026: Pemprov Sumut Siapkan 13.000 Petugas untuk Data Riil

Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap saat menerima kunjungan Kepala BPS Sumut Asim Saputra di Ruang Kerja Sekdaprov Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat (6/3/2026). (Pemprov Sumut)

Sumatera Utara - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi yang dijadwalkan akan berlangsung pada tahun 2026. Langkah strategis ini diambil dengan harapan besar agar data yang dihasilkan nantinya dapat menjadi landasan kuat dalam merancang berbagai program pembangunan daerah.

Dengan adanya data yang valid, pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan terukur.Komitmen tersebut diungkapkan secara resmi oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap.

Ia menyampaikan hal ini saat menerima kunjungan kerja Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara, Asim Saputra. Pertemuan penting ini dilaksanakan di ruang kerja Sekdaprov Sumut yang berlokasi di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, pada Jumat lalu.

Baca juga: Dana TKD Sumut Naik Jadi Rp6,3 Triliun, Wagub Soroti Pemulihan Pascabencana

Menurut Sulaiman Harahap, data yang akurat adalah kunci utama dalam setiap perencanaan pembangunan. Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap dapat memotret kondisi riil dari seluruh sektor dunia usaha yang ada di wilayah Sumatera Utara.

Mulai dari usaha mikro yang dikelola oleh perorangan hingga perusahaan besar yang beroperasi di kawasan industri, semuanya akan terdata dengan baik

Data yang diperoleh dari sensus ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga. Informasi tersebut akan digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah, baik yang berskala desa, kabupaten, maupun tingkat provinsi. Hal ini penting agar alokasi anggaran dan program pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, Sulaiman menegaskan bahwa Pemprov Sumut siap untuk bersinergi dengan BPS. Dukungan yang diberikan tidak hanya sebatas moril, tetapi juga melibatkan sumber daya manusia serta publikasi. Sinergi ini diharapkan dapat memastikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 dapat terselenggara dengan sukses dan partisipasi masyarakat yang tinggi.

Baca juga: Bobby Nasution Resmikan Jembatan Aek Sipange, Akses Desa di Tapsel Kian Terbuka

Sementara itu, Kepala BPS Sumut, Asim Saputra, memberikan gambaran mengenai persiapan teknis yang sedang dilakukan. Saat ini, BPS tengah gencar mempersiapkan jumlah petugas sensus yang akan turun ke lapangan.

Secara nasional, diperkirakan dibutuhkan sekitar 190.000 petugas untuk menjalankan program ini, sementara di Sumatera Utara sendiri membutuhkan sekitar 13.000 petugas.

Proses rekrutmen petugas sensus ini akan dibuka secara terbuka bagi masyarakat umum. Target rekrutmen mencakup kalangan mahasiswa, dosen, akademisi, serta warga biasa yang memenuhi syarat. Program ini juga dirancang sebagai salah satu bentuk kegiatan padat karya, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi tambahan bagi para peserta yang terpilih.

Asim menjelaskan bahwa proses perekrutan petugas akan dimulai pada bulan April mendatang. Setelah terpilih, para petugas tersebut akan menjalani pelatihan intensif selama tiga minggu secara berkesinambungan. Hal ini bertujuan untuk memastikan mereka memahami metode pengumpulan data yang benar sebelum terjun ke lapangan.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi itu sendiri direncanakan akan berlangsung mulai bulan Mei hingga Juli 2026. Fokus utama dari sensus ini adalah memotret seluruh unit usaha yang bergerak di sektor nonpertanian.

Tujuannya adalah untuk mengetahui sektor ekonomi unggulan di setiap kabupaten dan kota, serta mengidentifikasi sebaran pelaku usaha dari skala kecil hingga besar.

Sebagai informasi, Sensus Ekonomi merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Berdasarkan data pendaftaran tahun 2016, tercatat terdapat 1,18 juta usaha atau perusahaan nonpertanian di Sumatera Utara.