Sumatera Utara - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas utama pada tahun anggaran 2026. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Pemprov Sumut menyiapkan alokasi dana yang cukup besar untuk mendukung agenda tersebut.
Total anggaran yang disiapkan untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2026 mencapai Rp1,9 triliun. Angka ini merupakan pagu indikatif yang telah dirancang untuk mendukung berbagai program dan proyek strategis di daerah.
Kepala Bidang Perencanaan Dinas PUPR Sumut, Rizal Hasibuan, menyampaikan bahwa alokasi tersebut akan digunakan untuk memperkuat konektivitas dan kualitas infrastruktur di berbagai sektor. Penyampaian ini disampaikan dalam temu pers yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut.
Salah satu porsi terbesar anggaran dialokasikan pada Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) bidang kebinamargaan dengan nilai Rp690 miliar. Program ini difokuskan untuk mendukung peningkatan dan perbaikan jaringan jalan provinsi.
Baca juga: Proyek Jalan Sipiongot Berlanjut, Pemprov Sumut Bidik Mulai Awal Maret 2026
Selain itu, proyek strategis daerah (PSD) di sektor kebinamargaan juga mendapatkan alokasi signifikan sebesar Rp356 miliar. Proyek ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Di sektor sumber daya air, Pemprov Sumut menganggarkan Rp258 miliar untuk PHTC serta Rp57 miliar untuk PSD. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pengelolaan dan pengendalian air yang lebih baik.
Pemprov Sumut juga menyiapkan dana khusus untuk kegiatan pascabencana. Untuk bidang kebinamargaan, anggaran yang disediakan mencapai Rp151 miliar, sementara sektor sumber daya air memperoleh Rp59 miliar.
Sebagai langkah antisipasi, Dinas PUPR Sumut turut mengalokasikan Rp46 miliar untuk pengadaan alat berat. Pengadaan ini didasari pengalaman saat penanganan bencana pada tahun 2025 yang menghadapi keterbatasan alat.
Rizal Hasibuan menyebutkan bahwa keterbatasan alat berat sempat menghambat proses pembersihan material banjir dan longsor pada masa tanggap darurat sebelumnya. Oleh karena itu, pengadaan alat menjadi kebutuhan penting.
Baca juga: Di Pelantikan Rektor USU, Gubernur Sumut Angkat Isu Mahasiswa Korban Bencana
Program pembangunan infrastruktur ini sejalan dengan Program Hasil Terbaik Cepat Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI) yang diusung Gubernur Sumut Bobby Nasution. Program tersebut menekankan pembangunan yang saling terhubung dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Dinas PUPR juga memaparkan capaian pembangunan infrastruktur sepanjang tahun 2025. Salah satu indikatornya adalah kondisi jalan mantap yang mencapai 75 persen.
Capaian tersebut mencakup total panjang jalan provinsi di Sumatera Utara sepanjang 3.005 kilometer. Pemerintah daerah berharap kualitas infrastruktur terus meningkat seiring dengan dukungan anggaran yang telah disiapkan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU
