Rico Waas: Penanganan Banjir Medan Harus Bertumpu pada Data dan Pemetaan Akurat

Rico Waas saat Rapat Kerja Tematik Pelaksanaan Pembangunan Kota Medan Tahun 2026 dalam rangka Peningkatan Ketangguhan Bencana, Pengendalian Banjir, dan Kesiapsiagaan Kota, Rabu (14/1/2026). (Pemko Medan) 

Sumatera Utara - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan pentingnya penguasaan data terkini terkait kondisi drainase dan sungai-sungai besar di Kota Medan. Menurutnya, data yang akurat menjadi dasar utama dalam merumuskan kebijakan pengendalian banjir yang efektif.

Penegasan tersebut disampaikan saat Rico Waas memimpin Rapat Kerja Tematik Pelaksanaan Pembangunan Kota Medan Tahun 2026, Rabu (14/1/2026), di Kantor Wali Kota Medan. Rapat tersebut dihadiri Wakil Wali Kota, Sekda, kepala OPD, serta pejabat terkait lainnya.

Rico menilai bahwa tanpa pemetaan yang tepat, upaya penanganan banjir hanya akan bersifat sementara dan tidak menyentuh akar persoalan. Ia menekankan perlunya pemahaman menyeluruh terhadap alur air dari hulu hingga hilir.

Pertumbuhan Kota Medan yang pesat dinilai turut memengaruhi kondisi lingkungan. Alih fungsi lahan, perubahan tata ruang, serta berkurangnya daerah resapan air disebut menjadi faktor utama meningkatnya risiko banjir.

Baca juga: Musda IX MUI Kota Medan Digelar, Bahas Arah Organisasi ke Depan

Meski mengakui pentingnya perbaikan drainase, Rico Waas menekankan bahwa solusi yang diambil harus bersifat strategis. Ia meminta perangkat daerah tidak hanya fokus pada perawatan rutin, tetapi berani menetapkan langkah utama yang benar-benar menyelesaikan masalah.

Dalam arahannya, normalisasi dan pelebaran sungai disebut sebagai solusi paling realistis dan berdampak besar. Rico menyoroti sejumlah sungai besar di Medan yang belum dinormalisasi selama puluhan tahun.

Ia menilai daya tampung sungai saat ini sudah tidak sebanding dengan volume air akibat curah hujan tinggi dan perubahan lingkungan. Kondisi tersebut membuat potensi luapan air semakin besar.

Rico juga menekankan bahwa banjir bukan sekadar persoalan genangan, tetapi berdampak luas terhadap aktivitas ekonomi kota. Sebagai ibu kota provinsi, gangguan di Medan dapat memengaruhi wilayah sekitarnya.

Baca juga: Kinerja Pelayanan Publik Kota Medan Tembus Nilai A

Selain solusi fisik, ia mendorong pemanfaatan teknologi dan riset. Badan Riset dan Inovasi Daerah diminta terlibat untuk merancang kebijakan berbasis kajian ilmiah, bukan sekadar tambal sulam.

Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, turut menyoroti persoalan bangunan di bantaran sungai yang menghambat normalisasi. Ia menegaskan bahwa sempadan sungai seharusnya steril dari bangunan.

Praktik penutupan parit dan pengecoran saluran air juga disebut memperparah banjir, khususnya di kawasan Belawan dan Sicanang. Hal ini dinilai perlu ditertibkan secara tegas.

Rapat kerja tematik tersebut diharapkan menjadi titik awal perumusan strategi penanganan banjir yang lebih terarah, sehingga Pemko Medan memiliki satu solusi utama yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.