Sumatera Utara - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mempercepat penanganan pascabencana bagi masyarakat terdampak di sejumlah wilayah. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui peresmian hunian sementara atau Huntara yang diperuntukkan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana alam.
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam peresmian Huntara yang dipusatkan di Desa Simarpinggan, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan. Lokasi tersebut menjadi titik terpusat bagi Huntara yang dibangun untuk warga terdampak di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara.
Hunian sementara ini telah ditempati masyarakat sambil menunggu pembangunan hunian tetap oleh pemerintah. Kehadiran Huntara menjadi solusi awal agar warga tidak lagi tinggal di posko pengungsian dalam waktu yang terlalu lama.
Baca juga: Wagub Sumut Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan di RS Haji Medan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pembangunan Huntara juga dilakukan di wilayah lain yang terdampak bencana, termasuk di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat. Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran serta skema bantuan bagi masyarakat sesuai tingkat kerusakan rumah.
Skema bantuan tersebut mencakup perbaikan rumah rusak ringan, sedang, dan berat, dengan nilai bantuan bervariasi. Sementara bagi warga yang rumahnya hanyut atau hilang, pemerintah menyiapkan pembangunan hunian tetap melalui BNPB maupun kementerian terkait.
Tito menegaskan pentingnya pendataan yang akurat oleh pemerintah daerah. Validasi penerima bantuan harus dilakukan dengan jelas agar penyaluran dana negara tepat sasaran dan sesuai ketentuan.
Selain peresmian Huntara, pemerintah juga menyalurkan bantuan dana tunggu hunian. Bantuan ini ditujukan bagi warga yang memilih tinggal sementara di rumah kontrakan, dengan dukungan biaya bulanan serta uang lauk pauk.
Gubernur Bobby Nasution menegaskan bahwa Pemprov Sumut memberikan perhatian serius terhadap kondisi warga terdampak. Sejak akhir November 2025, pemerintah provinsi telah menjadikan penanganan pascabencana sebagai prioritas utama.
Baca juga: Pemprov Sumut Dorong Pemulihan Pascabencana Lebih Aman dan Berkelanjutan
Pemprov Sumut juga menyiapkan dukungan anggaran, termasuk penyediaan lahan apabila pembangunan hunian tetap membutuhkan lokasi baru. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan masyarakat.
Gubernur menargetkan seluruh posko pengungsian dapat dikosongkan paling lambat sebelum Ramadan atau Idulfitri. Bahkan, opsi penyediaan hotel sewaan turut disiapkan demi memastikan warga menjalani masa pemulihan dengan kondisi lebih layak.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Mendagri dan Gubernur Sumut juga meninjau hunian tetap yang telah dihuni warga di Angkola Selatan. Kegiatan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan pemulihan pascabencana berjalan nyata dan berkelanjutan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA