Sumatera Utara - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencatat pencapaian penting dalam sektor pendidikan. Seluruh SMA, SMK, dan SLB yang berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Sumut kini telah terhubung dengan akses listrik dan internet secara penuh.
Capaian ini menandai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendorong transformasi pendidikan berbasis digital. Ketersediaan infrastruktur dasar tersebut dinilai menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Gubernur Sumut. Ia menegaskan bahwa realisasi akses listrik dan internet telah mencapai angka 100 persen.
Menurut Alexander, pemenuhan akses ini dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan kondisi wilayah sekolah. Tidak semua sekolah memiliki tantangan yang sama, sehingga pendekatan yang diterapkan juga berbeda.
Baca juga: Dukungan Pemprov Sumut Menguatkan Peran KORMI di Tengah Masyarakat
Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 163 sekolah mendapatkan pemasangan jaringan internet. Upaya ini menjadi bagian penting dalam pemerataan layanan digital di lingkungan pendidikan menengah.
Di sektor kelistrikan, Disdik Sumut juga melakukan sejumlah langkah strategis. Sebanyak tujuh sekolah dipasangi Pembangkit Listrik Tenaga Surya sebagai solusi bagi wilayah tanpa jaringan listrik konvensional.
Selain itu, terdapat 25 sekolah yang menjalani perbaikan instalasi listrik, serta 21 sekolah yang menerima penambahan daya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan aktivitas belajar mengajar berjalan tanpa kendala teknis.
Untuk daerah yang telah memiliki jaringan listrik, Disdik Sumut bekerja sama dengan PLN. Sementara itu, sekolah di wilayah 3T memanfaatkan kombinasi PLTS dan akses internet Starlink.
Baca juga: Pemulihan Sumut Dipercepat Lewat Tambahan TKD dan Kebijakan Fiskal Longgar
Alexander menegaskan bahwa digitalisasi pendidikan tidak mungkin terwujud tanpa dukungan infrastruktur yang memadai. Akses listrik dan internet menjadi alat utama agar pembelajaran digital dapat berjalan efektif.
Melalui kebijakan ini, diharapkan tidak ada lagi kesenjangan penguasaan teknologi antara sekolah di wilayah terpencil dan wilayah dengan akses mudah.
Selain membahas infrastruktur, Alexander juga menyampaikan rencana peluncuran Program Unggulan Bersekolah Gratis pada tahun ajaran 2026/2027. Program ini menjadi bagian dari intervensi pemulihan daerah tertentu.
Program tersebut akan diterapkan di Kepulauan Nias serta lima kabupaten/kota yang terdampak bencana, dengan total anggaran Rp43 miliar yang akan disalurkan langsung ke sekolah-sekolah penerima.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA