Sumatera Utara - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali menegaskan perannya dalam menjaga dan memperkuat budaya Melayu sebagai bagian penting dari identitas daerah. Komitmen ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Sumut, Surya, saat menerima kunjungan Tim BKSAP DPR RI di Aula Raja Inal Siregar. Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi Sumut untuk memperlihatkan kesiapannya terlibat dalam diplomasi budaya nasional.
Surya menekankan bahwa Sumatera Utara memiliki warisan peradaban Melayu yang kuat dan sudah menjadi bagian dari perjalanan sejarah Indonesia. Karena itu, penguatan budaya tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi agenda strategis pembangunan daerah. Pemprov menyatakan lima komitmen utama yang menjadi pijakan pelestarian budaya.
Komitmen pertama adalah pelestarian bahasa dan dialek Melayu. Pemprov mendorong dokumentasi, revitalisasi, serta penguatan dialek Melayu pesisir dan ragam bahasa lokal lain. Bahasa dianggap sebagai identitas yang tidak boleh hilang di tengah perkembangan zaman.
Baca juga: Debut Manis Sultan Hasibuan, Finish Kedua di 3.000 Meter U18
Komitmen kedua adalah penguatan kurikulum bahasa dan budaya Melayu. Pemprov ingin institusi pendidikan mulai dari sekolah hingga perguruan tinggi lebih aktif mengintegrasikan pembelajaran bahasa, sastra, dan sejarah Melayu sebagai muatan lokal maupun kajian ilmiah.
Komitmen ketiga berfokus pada kolaborasi akademik dan riset internasional. Pemprov membuka peluang kerja sama dengan universitas dan lembaga bahasa dari negara-negara serumpun untuk memperkuat penelitian dan pertukaran akademik.
Komitmen keempat mencakup pengembangan pariwisata budaya Indo–Melayu. Destinasi seperti Istana Maimun, Masjid Raya Al-Mashun, serta situs Kesultanan Deli menjadi prioritas untuk diperkuat sebagai daya tarik heritage tourism.
Komitmen kelima ialah penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya Melayu. Produk seni, busana, kuliner, hingga kriya Melayu modern didorong menjadi bagian dari rantai ekonomi kreatif yang bisa membuka peluang kerja.
Baca juga: Realisasi APBD Sumut 2025 Melampaui Rata-Rata Nasional
Dalam kesempatan itu, Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menjelaskan bahwa kunjungan mereka berkaitan dengan tindak lanjut deklarasi Asosiasi Anggota Parlemen Berbahasa Indonesia-Melayu. Organisasi ini melibatkan negara-negara serumpun seperti Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Brunei.
Mardani menyebut pihaknya tengah menguatkan kerangka kerja agar Bahasa Indonesia-Melayu bisa ditetapkan sebagai bahasa resmi di forum parlemen ASEAN. Langkah ini dianggap penting untuk membangun identitas bersama di kawasan.
Ia juga mengatakan bahwa proses ini panjang dan membutuhkan waktu lima hingga sepuluh tahun ke depan. Namun, ia optimis Sumut mampu memberi kontribusi penting lewat penguatan budaya Melayu.
Kunjungan tersebut turut dihadiri pimpinan BKSAP DPR RI dan sejumlah anggota, termasuk perwakilan dari Pemprov Sumut. Pemerintah daerah menyatakan siap bekerja sama dalam memperkuat diplomasi budaya di tingkat internasional.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA