Kerja Keras Pemprov Sumut Tekan Inflasi Berbuah Pengakuan Kemendagri

Wagub Sumut Surya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara daring dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin (17/11/2025). (Pemprov Sumut)

Sumatera Utara - Penurunan inflasi di Sumatera Utara (Sumut) pada Oktober 2025 mendapat apresiasi langsung dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam laporan terbaru, inflasi Sumut yang sebelumnya berada di angka 5,32% pada September 2025, berhasil turun menjadi 4,97% di bulan berikutnya. Angka ini dinilai sebagai bukti bahwa berbagai langkah pengendalian harga kebutuhan pokok berjalan efektif.

Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara daring. Rapat berlangsung dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, dan turut dihadiri perwakilan daerah, termasuk dari Sumatera Utara.

Dalam kesempatan itu, Bima Arya menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil Pemprov Sumut patut dicontoh. Ia menyoroti beberapa program seperti Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, hingga penguatan kerja sama dengan daerah champion seperti Kabupaten Jember. Menurutnya, intervensi cepat daerah menjadi faktor penting.

Baca juga: Dua Keping Emas Tambahan Perkuat Langkah Indonesia di Peringkat Kedua

Bima juga menjelaskan bahwa kenaikan harga komoditas seperti cabai merah dan bawang merah sempat dipicu oleh faktor cuaca. Oleh sebab itu, ia memandang bahwa respon cepat pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk meredam gejolak harga.

Wakil Gubernur Sumut, Surya, juga memaparkan perkembangan inflasi dari Ruang Sumut Smart Province di Kantor Gubernur Sumut. Ia menyampaikan bahwa penurunan inflasi terjadi berkat sejumlah langkah strategis yang dilakukan bersama lintas instansi dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BUMD berperan penting dalam mengelola pasokan komoditas strategis seperti cabai, bawang merah, dan beras. Langkah ini diambil untuk memastikan ketersediaan barang di pasar tetap terjaga, sehingga harga tidak mengalami lonjakan yang signifikan.

Selain itu, Pemprov Sumut menjalankan 11 aksi cepat pengendalian inflasi. Di antaranya adalah subsidi operasi pasar murah, inspeksi mendadak harga, serta intervensi langsung pada rantai pasok. Surya memaparkan adanya realisasi penyaluran beras SPHP oleh Bulog yang mencapai 34,90 juta kilogram atau 38,84% dari target.

Baca juga: Enam Medali Sekaligus! Indonesia Mendominasi Nomor 100 Meter

Ia juga menyebutkan bahwa Pemprov Sumut melakukan pembelian cabai merah dari Kabupaten Jember sebanyak 50 ton. Pasokan cabai ini dipasok dalam tiga tahap dan disalurkan ke Pasar Induk serta Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura.

Koordinasi pengendalian inflasi juga dilakukan secara rutin, termasuk dengan kabupaten/kota dan Kemendagri. Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional seperti Natal dan Tahun Baru, Pemprov Sumut turut mengawasi pendistribusian minyak goreng.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mencatat bahwa penurunan indeks perkembangan harga (IPH) juga terjadi di Sumut. Beberapa kabupaten/kota seperti Batubara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Padanglawas, dan Tebingtinggi menunjukkan tren positif.

Amalia menambahkan bahwa secara nasional, jumlah daerah yang mengalami penurunan IPH semakin bertambah. Sebanyak 33 provinsi tercatat mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya, menandai perbaikan signifikan dalam pengendalian harga.