Mulai 2026, Puluhan Ribu Siswa Nias Resmi Nikmati Sekolah Gratis

Temu Pers yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jumat (14/11/2025). (Pemprov Sumut) 

Sumatera Utara - Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) akhirnya semakin dekat untuk diwujudkan di Sumatera Utara. Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, mengumumkan bahwa kebijakan ini siap diterapkan pada tahun ajaran 2026/2027. Kepulauan Nias menjadi wilayah pertama yang merasakan manfaat besar dari program pendidikan gratis ini.

Pengumuman tersebut disampaikan langsung pada acara Temu Pers yang digelar di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut. Acara ini difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, berlangsung pada Jumat, 14 November 2025. Melalui forum itu, pemerintah kembali menegaskan komitmen mereka memperluas akses pendidikan.

Alexander menjelaskan bahwa PUBG dirancang sebagai bagian dari Program Terbaik Hasil Cepat (PHTC) yang digagas oleh Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution. Fokus utamanya adalah memastikan seluruh pelajar dapat bersekolah di jenjang SMA, SMK, hingga SLB Negeri tanpa dibebani pungutan biaya SPP.

Baca juga: 5 Kuliner Non Halal di Medan yang Wajib Dicoba Setidaknya Sekali Seumur Hidup

Ia menekankan bahwa adanya pungutan biaya pendidikan di beberapa SMA/SMK menjadi alasan kuat lahirnya program ini. Pemerintah ingin menciptakan kesempatan belajar yang adil dan merata bagi seluruh anak usia sekolah di Sumut, tanpa terkecuali.

Kajian terhadap skema pelaksanaan PUBG saat ini telah mencapai 75 persen. Prosesnya melibatkan survei pada 539 sekolah. Alexander memastikan kajian tersebut akan dituntaskan pada akhir Desember sebelum disusul penyusunan petunjuk teknis dan kurikulum pendukung.

Di Kepulauan Nias sendiri, sebanyak 41.876 siswa akan menerima manfaat langsung dari program ini. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp21,484 miliar per semester untuk mendukung pelaksanaannya.

Penerapan PUBG nantinya tidak berhenti di Nias saja. Program ini akan bergerak ke zona lain secara bertahap. Zona Pantai Barat akan mendapat porsi anggaran Rp23,461 miliar per semester, disusul Zona Dataran Tinggi dengan Rp58,712 miliar, dan Zona Pantai Timur sebesar Rp98,763 miliar.

Baca juga: Medan Tingkatkan Mutu Layanan Publik Lewat Kerjasama Strategis dengan Ombudsman

Pemerintah menargetkan seluruh SMA, SMK, dan SLB Negeri di Sumut bebas pungutan biaya pendidikan paling lambat pada tahun 2029. Target ini menjadi bagian dari transformasi besar pendidikan Sumut.

Tak hanya soal pembebasan biaya, Disdik Sumut juga tengah mempersiapkan langkah digitalisasi pendidikan. Mulai dari penguatan literasi digital hingga penerapan kurikulum Coding dan Artificial Intelligence (AI) di sekolah.

Alexander menyebut bahwa digitalisasi adalah elemen penting dalam mempersiapkan pelajar menghadapi tantangan masa depan. Dengan langkah ini, pemerintah berharap generasi muda Sumut siap menghadapi perubahan dunia yang semakin cepat.