Sumaterar Utara - Capaian Universal Health Coverage (UHC) Sumatera Utara kini sudah mencapai angka 98,6%. Pemprov Sumut menegaskan komitmennya memberikan layanan kesehatan optimal bagi seluruh warganya.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Faisal Hasrimi, dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (17/9/2025). Menurutnya, capaian ini diperoleh lewat pembagian beban premi antara Pemprov dengan Pemkab/Pemko.
Skemanya, kabupaten/kota menanggung 80% dan Pemprov 20%. Dalam lima tahun ke depan, komposisi ini akan berubah menjadi 70% kabupaten/kota dan 30% Pemprov.
Faisal menegaskan, pembayaran premi tidak tumpang tindih dengan pemerintah pusat. Setiap tingkatan pemerintahan sudah diatur targetnya. Hal ini memastikan efisiensi dalam program kesehatan.
Baca juga: Dorong Keterbukaan, Bobby Nasution Ingatkan OPD Lebih Transparan ke Publik
Selain itu, tingkat kepatuhan peserta mandiri membayar iuran BPJS Kesehatan juga harus dijaga. Saat ini, sekitar 80% peserta aktif melakukan pembayaran.
Menurut Faisal, UHC di Sumut bukan sekadar simbol. “Kita tidak mau UHC ecek-ecek. Komitmen kita agar layanan benar-benar berjalan,” ujarnya.
Mulai September, masyarakat bisa berobat gratis hanya dengan membawa KTP. Administrasi akan diurus petugas fasilitas kesehatan. Warga tidak perlu lagi repot fotokopi KTP atau syarat lainnya.
Pemprov bersama BPJS Kesehatan sudah bekerja sama dengan 172 rumah sakit, 619 puskesmas, dan 510 klinik untuk mendukung layanan ini. Semua fasilitas diwajibkan melayani pasien terlebih dahulu sebelum urusan administrasi.
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Jadi Prioritas, Pemprov Sumut Dorong Kepatuhan Iuran
Selain layanan kesehatan gratis, Pemprov juga memberikan beasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Tujuh putra-putri dari Nias menerima beasiswa dan akan kembali mengabdi di daerah asal.
Di sisi lain, Kepala BKAD Sumut, Timur Tumanggor, menyebut Pemprov telah menyiapkan Rp297 miliar untuk program UHC di 2025. Anggaran ini meningkat menjadi Rp438 miliar pada 2026.
Konferensi pers juga dihadiri sejumlah pejabat, termasuk Kepala Bappelitbang Sumut Dikky Anugerah, Dirut RSU Haji Medan Sri Suriani Purnamawati, dan Kabid IKP Diskominfo Sumut Harvina Zuhra.
Dengan komitmen ini, Pemprov berharap tidak ada lagi warga yang kesulitan mengakses layanan kesehatan. Semua masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang layak dan cepat.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA