Sumut Terapkan Sekolah Gratis 2026, Dimulai dari Kepulauan Nias

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Sumut Dikky Anugerah pada konferensi pers OPD Pemprov Sumut, di Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro 30, Medan, Rabu (17/9/2025). (Pemprov Sumut) 

Sumatera Utara - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) akan memulai langkah besar di bidang pendidikan pada tahun 2026. Program yang dinamakan Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) akan memberikan pembebasan biaya pendidikan bagi siswa SMA, SMK, dan SLB.

Langkah awal program ini akan dimulai dari Kepulauan Nias. Daerah tersebut mendapat perhatian khusus agar pembangunan bisa lebih cepat terakselerasi. Kepala Bappelitbang Sumut, Dikky Anugerah, menegaskan bahwa wilayah Nias dipilih karena kebutuhan pembangunan yang masih tinggi.

Setelah Nias, PUBG akan diperluas ke kawasan Pantai Barat pada tahun 2027. Program ini akan berjalan bertahap hingga menjangkau seluruh wilayah Sumatera Utara di tahun-tahun berikutnya. Harapannya, setiap anak di Sumut dapat menikmati pendidikan gratis tanpa beban biaya.

Menurut Dikky, poin utama dari PUBG adalah meringankan beban orang tua. Selama ini, banyak keluarga masih memikirkan biaya sekolah anak mereka. Dengan hadirnya program ini, mereka bisa lebih fokus mendukung anak-anak belajar.

Baca juga: Dorong Keterbukaan, Bobby Nasution Ingatkan OPD Lebih Transparan ke Publik

PUBG sendiri masuk ke dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang digagas Gubernur Sumut, Bobby Nasution. PHTC berisi sejumlah program strategis di berbagai bidang, bukan hanya pendidikan.

Salah satunya adalah Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP). Program ini dirancang untuk menjaga harga kebutuhan pokok agar tetap stabil di pasaran. Dengan begitu, daya beli masyarakat tetap terjaga.

Ada juga Digitalisasi Pelayanan Publik CERDAS. Program ini akan menghadirkan satu portal layanan publik terpadu. Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov Sumut akan menyediakan akses internet gratis di ruang publik.

Selain itu, program Berobat Gratis (PROBIS) juga menjadi bagian penting. Warga bisa mendapatkan layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP tanpa dibebani biaya tambahan.

Tak kalah penting, program Infrastruktur Strategis Terintegrasi (INSTANSI) akan dijalankan sesuai potensi wilayah. Jika suatu kawasan berpotensi swasembada pangan, maka intervensi pembangunan difokuskan ke sektor itu.

Baca juga: Wagub Sumut Tekankan Transportasi sebagai Urat Nadi Kehidupan Bangsa

Di bidang hukum, Pemprov meluncurkan PRESTICE, program perlindungan rakyat dengan pendekatan restorative justice. Program ini memberi alternatif penyelesaian masalah hukum di luar jalur pengadilan.

Hadir dalam konferensi pers peluncuran program tersebut, sejumlah pejabat penting Pemprov Sumut. Di antaranya Kadis Kesehatan Faisal Hasrimi, Kepala BKAD Timur Tumanggor, Dirut RSU Haji Medan Sri Suriani Purnamawati, serta Kabid IKP Diskominfo Harvina Zuhr