Kunker Komisi II DPR RI Diharapkan Dongkrak Performa Bank Sumut

Bobby Nasution saat pertemuan Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI dalam rangka penyelenggaraan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), di Kantor Pusat PT Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (1/4/2026). (Pemprov Sumut)

Sumatera Utara - Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan harapan besar terhadap kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke PT Bank Sumut. Ia menilai agenda tersebut dapat membawa dampak positif bagi pengelolaan dan pengembangan bank daerah tersebut.

Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Pusat PT Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto serta para kepala daerah se-Sumut.

Dalam kesempatan tersebut, Bobby menegaskan bahwa selama ini BUMD, khususnya Bank Sumut, telah berjalan selaras dengan program pemerintah di berbagai tingkatan. Baik pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Melalui kunjungan ini, ia berharap muncul dorongan baru untuk meningkatkan performa badan usaha milik daerah tersebut. Menurutnya, peran DPR RI dapat menjadi pemicu peningkatan kualitas pengelolaan.

Baca juga: Warisan Budaya Nias Selatan, Bawomataluo Bidik Pengakuan UNESCO

Bobby juga menyoroti kecenderungan Bank Pembangunan Daerah yang masih mengandalkan pemerintah daerah untuk mempertahankan kinerja dan memperoleh dividen. Hal ini menjadi catatan penting untuk perbaikan ke depan.

Ia menyebutkan bahwa Sumatera Utara memiliki potensi besar dari sisi fiskal, dengan jumlah 33 kabupaten/kota. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan dalam mendukung pengembangan Bank Sumut.

Meski demikian, ia mengakui posisi Bank Sumut masih berada di bawah beberapa BPD di Pulau Jawa. Seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

Namun jika dibandingkan dengan wilayah Sumatera, kinerja Bank Sumut dinilai masih lebih baik. Hal ini menjadi kekuatan sekaligus peluang untuk terus berkembang.

Bobby berharap peningkatan dividen dapat diwujudkan agar Bank Sumut mampu menjadi perusahaan yang mandiri. Ia juga menyinggung pentingnya peningkatan bunga deposito seperti bank yang lebih besar.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra menekankan bahwa BUMD bukan sekadar entitas bisnis. Menurutnya, BUMD harus menjadi penggerak perekonomian masyarakat.

Ia juga menyoroti sejumlah tantangan, mulai dari tata kelola hingga pengendalian internal. Isu pengelolaan kredit turut menjadi perhatian dalam upaya perbaikan kinerja.

Bahtra optimistis sinergi antara DPR RI, pemerintah daerah, dan BUMD dapat menghadirkan solusi. Komitmen bersama menjadi kunci untuk menciptakan BUMD yang sehat dan berdaya saing.

Baca juga: HAKI Gratis, Langkah Sumut Perkuat Daya Saing Ekonomi Kreatif

Di sisi lain, Wamendagri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya keberpihakan kepada masyarakat menengah ke bawah. Ia juga menyoroti perlunya pengelolaan keuangan yang baik dan tata pemerintahan yang efektif.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah pusat bersama DPR RI tengah menyiapkan model tata kelola baru melalui Undang-Undang BUMD. Salah satunya terkait pemisahan fungsi finansial dan pelayanan publik.

Selain itu, akan ada pemisahan peran pemerintah daerah sebagai regulator dan pemilik modal. Akses permodalan juga diharapkan menjadi lebih fleksibel.

Pertemuan tersebut ditutup dengan pertukaran cendera mata antara Pemprov Sumut dan Komisi II DPR RI. Kegiatan ini turut dihadiri jajaran direksi Bank Sumut serta para pejabat terkait.