Bobby Nasution Dorong Sinkronisasi Program agar Manfaat Pembangunan Dirasakan Warga

Bobby Nasution saat hadiri acara Penyerahan LHP Kepatuhan atas Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Pemprov Sumut dan instansi terkait lainnya. (Pemprov Sumut)

Sumatera Utara - Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari sisi perencanaan dan pelaksanaan administratif. Menurutnya, manfaat program pemerintah harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

Hal tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut. Kegiatan itu berlangsung di Auditorium BPK Sumut, Medan, pada Senin, 29 Desember 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Bobby mengingatkan agar tidak terjadi kesenjangan persepsi antara pemerintah dan masyarakat. Ia menilai, ada risiko ketika pemerintah merasa telah bekerja maksimal, sementara masyarakat justru belum merasakan dampaknya.

Menurut Bobby, sinkronisasi antara perencanaan dan kebutuhan lapangan menjadi kunci agar pembangunan berjalan tepat sasaran. Ia menginginkan setiap program yang dirancang benar-benar menjawab persoalan riil masyarakat.

Baca juga: Sambut Pergantian Tahun, Pemko Medan Dorong Warga Isi Malam dengan Refleksi

Bobby juga menyampaikan apresiasinya kepada BPK Perwakilan Sumut atas pengawasan yang dilakukan, khususnya terkait peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Ia berharap kerja sama antara Pemprov Sumut dan BPK dapat terus terjalin secara konstruktif.

Ia menilai peran BPK penting dalam mendorong tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan pengawasan yang ketat, pelaksanaan anggaran diharapkan semakin baik dari waktu ke waktu.

Namun demikian, Bobby mengakui bahwa pelaksanaan program di lapangan tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kondisi darurat bencana yang sempat membagi fokus sejumlah Organisasi Perangkat Daerah.

Baca juga: Demi Lingkungan Sehat, Pemkot Medan dan DPRD Perbarui Perda Tanpa Rokok

Situasi tersebut, kata Bobby, turut memengaruhi proses penyampaian penjelasan dan tindak lanjut pemeriksaan. Meski begitu, ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap menyesuaikan pelaksanaan program dengan hasil LHP.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumut Paula Henry Simatupang menjelaskan bahwa pemeriksaan Semester II Tahun 2025 mencakup sejumlah fokus penting. Di antaranya pengelolaan dana Pilkada Serentak 2024 serta kesiapan sarana pendidikan dasar dan menengah.

Hasil pemeriksaan menunjukkan masih adanya data sarana pendidikan di kabupaten dan kota yang belum sepenuhnya mutakhir. Selain itu, penentuan prioritas kebutuhan juga dinilai belum sepenuhnya sesuai kondisi lapangan.

Meski demikian, untuk pengelolaan anggaran KPU dan Bawaslu Sumut, BPK menyimpulkan bahwa secara material telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paula Henry juga mengakui adanya potensi keterlambatan tindak lanjut rekomendasi akibat padatnya agenda kepala daerah dan tahapan demokrasi. Namun ia menegaskan, pemeriksaan tetap dilakukan secara profesional demi memastikan akuntabilitas keuangan negara.