Menuju 2026: Sumut Satukan Seluruh Jaringan Internet Pemerintah dalam Satu Sistem Terintegrasi

Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap di Kantor BPKP, Jalan Gatot Subroto, Medan, Kamis (20/11/2025). (Pemprov Sumut)

Sumatera Utara - Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumatera Utara memaparkan rencana penataan internet tahun 2026 kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Rencana ini tidak hanya bicara soal peningkatan kecepatan jaringan, tetapi juga perombakan menyeluruh terhadap arsitektur dan keamanan sistem yang digunakan pemerintah.

Dalam pemaparan tersebut, Kepala Dinas Kominfo Sumut, Erwin Hotmansah Harahap, menegaskan bahwa penataan yang disiapkan diarahkan untuk menyatukan seluruh jaringan perangkat daerah dalam satu infrastruktur utama. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat prinsip Satu Data dan Satu Jaringan Pemerintah Provinsi Sumut.

Erwin menjelaskan bahwa fokus penataan tidak berhenti pada peningkatan kapasitas. Pemerintah juga akan memperkuat sisi keamanan dengan sistem yang lebih ketat. Melalui pendekatan ini, seluruh perangkat daerah dipastikan terhubung dalam jaringan yang andal dan aman.

Salah satu langkah penting adalah pemusatan koneksi internet perangkat daerah ke Pusat Data Pemerintah Provinsi. Cara ini membuat pengelolaan menjadi lebih efisien, sekaligus memungkinkan pengawasan yang lebih terstruktur.

Baca juga: Rekor Nasional Pecah! Atlet Sumut Tampilkan Performa Gemilang dengan 4 Medali

Di sisi keamanan, Pemprov Sumut akan menerapkan firewall terpusat serta sistem deteksi intrusi. Pengamanan ini dirancang untuk melindungi data strategis pemerintah yang semakin rentan seiring meningkatnya digitalisasi layanan publik.

Penataan juga menyasar efisiensi anggaran. Kominfo Sumut melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan layanan internet di setiap perangkat daerah. Tujuannya menghindari duplikasi pembiayaan dan menekan pengeluaran yang tidak efektif.

Selain itu, kualitas layanan juga diprioritaskan, terutama dalam hal stabilitas koneksi dan pemenuhan bandwidth yang mendukung kebutuhan kerja ASN. Kualitas ini juga diharapkan mengoptimalkan pelayanan publik berbasis digital.

Erwin menegaskan bahwa penataan infrastruktur internet adalah fondasi penting dalam mendorong transformasi digital di Sumut. Upaya ini dipandang sebagai pijakan bagi pengembangan berbagai aplikasi dan sistem digital pemerintahan.

Baca juga: Sulaiman Harahap Tegaskan OPD Harus Siap Diperiksa, Bukan Alergi Audit

Keberhasilan program ini diharapkan memperkuat visi Sumut sebagai provinsi yang maju dan bermartabat. Sistem digital pemerintahan yang andal menjadi pondasi bagi layanan publik yang lebih efisien.

Setelah pemaparan di BPKP, langkah berikutnya adalah memfinalisasi dokumen perencanaan. Dinas Kominfo akan berkoordinasi dengan Bappelitbang dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memasukkan program ini ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.

Dengan tahapan yang telah berjalan, penataan internet tahun 2026 menjadi agenda strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di masa mendatang.