Pernikahan Anak Terus Turun, Kinerja KB Sumut Makin Mendekati Target Ideal

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas P3AKB Sumut Laura Ance Sinaga pada Temu Pers yang difasilitasi Dinas Kominfo Sumut yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponeoro Nomor 30 Medan, Senin (17/11/2025). (Pemprov Sumut) 

Sumatera Utara - Sumatera Utara menunjukkan perkembangan positif dalam penurunan angka pernikahan anak usia dini serta capaian program Keluarga Berencana. Hal ini disampaikan oleh Laura Ance Sinaga, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas P3AKB Sumut, pada Temu Pers di Lobby Dekranasda.

Laura menjelaskan bahwa berdasarkan indikator ASFR, angka kelahiran usia 15–19 tahun turun menjadi 17,3 per 1.000 perempuan pada 2024. Angka ini lebih rendah dibanding capaian nasional. Penurunan angka kelahiran dini menggambarkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga.

Ia memaparkan bahwa pada 1971 angka kelahiran usia dini di Sumut masih mencapai 129 per 1.000 perempuan. Angkanya terus menurun hingga 22 pada 2021 dan kembali turun menjadi 17 pada 2024.

Meski demikian, terdapat 14 kabupaten/kota yang masih mencatat angka kelahiran dini cukup tinggi. Wilayah tersebut meliputi Paluta, Padang Lawas, Sergai, Karo, Nias Selatan, Madina, Labuhanbatu, Tapsel, Asahan, Labusel, Deli Serdang, Nias Barat, Nias, dan Labura.

Baca juga: Indonesia Awali Kejuaraan Atletik Asia Tenggara dengan Medali Emas

Sementara daerah dengan angka rendah meliputi Toba, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, dan Pematangsiantar. Laura menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja.

Ia menyebut bahwa memberikan edukasi tentang dampak pernikahan dini merupakan langkah penting untuk perlindungan anak. Melalui pendekatan konsisten, diharapkan angka ini bisa terus ditekan.

Dalam hal program KB, Sumut menunjukkan peningkatan. Berdasar sensus penduduk 2020, angka KB berada di 2,48 dan turun menjadi 2,36 pada 2024. Ini menunjukkan kemampuan Sumut mengendalikan pertumbuhan penduduk.

Laura menjelaskan bahwa standar nasional untuk TFR berada pada angka 2,1. Indonesia saat ini berada pada 2,16 sehingga masih dalam batas ideal. Ia mengingatkan bahwa angka yang terlalu rendah dapat menimbulkan tantangan seperti yang terjadi di Jepang atau Singapura.

Baca juga: Ribuan Peserta GIXA North Sumatera 2025 Dilepas Langsung oleh Bobby Nasution

Ia juga menyoroti tren freechild di kalangan generasi muda sebagai tantangan lain. Menurutnya, edukasi perlu menekankan bukan hanya pembatasan kelahiran, tetapi pengendalian yang seimbang.

Dinas P3AKB terus menyusun peta jalan pembangunan kependudukan agar Sumut tetap selaras dengan arah pembangunan nasional. Peta jalan ini akan menjadi alat evaluasi pusat terhadap responsivitas daerah.

Temu Pers tersebut dihadiri Dwi Endah Purwanti dan jajaran P3AKB lainnya. Pemerintah berkomitmen melanjutkan program yang selaras dengan visi keluarga tangguh dan pertumbuhan penduduk terkendali.