Pemprov Sumut Berhasil Jaga Stabilitas Harga, Inflasi Turun di Oktober 2025

Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, saat temu pers yang difasilitasi Dinas Kominfo Sumut, di Lobby Dekranasda, Lantai 1, Kantor Gubernur Sumut, Rabu (5/11/2025). (Pemprov Sumut) 

Sumatera Utara - Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dalam menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi menunjukkan hasil positif. Melalui sejumlah intervensi strategis bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Satgas Pangan, serta pemerintah kabupaten/kota, inflasi Sumut pada Oktober 2025 berhasil turun menjadi 4,97 persen secara year on year (y/y) dari 5,32 persen sebelumnya.

Program ini menjadi bagian dari langkah nyata Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam menjaga kestabilan ekonomi melalui kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat. Salah satunya adalah pelaksanaan Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pertanian (Jaskop), yang merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, menjelaskan bahwa tren penurunan inflasi tidak terlepas dari koordinasi lintas sektor yang berjalan baik. Menurutnya, kolaborasi tersebut mampu menekan harga bahan pokok yang sempat melonjak di bulan-bulan sebelumnya.

Baca juga: Perkuat Nilai Keumatan, Bobby Nasution Dorong MUI Sumut Bantu Atasi Masalah Narkoba

Dalam temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Poppy menyebutkan bahwa cabai merah dan emas perhiasan masih menjadi penyumbang utama inflasi di daerah ini. Namun, dengan langkah pengendalian yang tepat, harga kedua komoditas itu mulai berangsur stabil.

Ia menegaskan Pemprov Sumut terus berkomitmen menjaga stabilitas harga dengan menerapkan strategi 4K, yaitu Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, dan Komunikasi Efektif. Melalui strategi ini, pemerintah memastikan pasokan pangan selalu tersedia dan harga tetap terkendali.

Untuk menjamin ketersediaan stok, Pemprov Sumut melakukan berbagai upaya seperti pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian serta memperluas akses pembiayaan bagi petani. Langkah ini dianggap efektif memperkuat ketahanan pangan lokal.

Selain itu, kerja sama antar daerah (KAD) juga dijalankan guna memperlancar distribusi pangan. Pemerintah turut menggelar operasi pasar murah, sidak ke distributor, dan memperluas penyaluran beras SPHP sebagai langkah menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Baca juga: Lima Prioritas Pembangunan Jadi Fokus Bobby Nasution dalam APBD Sumut 2026

Pemprov juga mendorong pemerintah kabupaten/kota agar setiap pasar memasang informasi harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan penjualan (HAP). Hingga kini, sudah terdapat 77 pasar di 26 kabupaten/kota yang menerapkan langkah tersebut untuk memperkuat transparansi harga.

Tidak hanya itu, Pemprov Sumut juga mengoptimalkan peran BUMD dengan menyalurkan cabai merah dari Jawa, yang terbukti efektif menekan lonjakan harga di pasar lokal.

Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumut, Yusfahri, menambahkan bahwa produksi beras di November 2025 diperkirakan mencapai 243.832 ton, jauh melampaui kebutuhan sebesar 140.842 ton. Artinya, Sumut mengalami surplus beras sebanyak 102.990 ton.

Untuk komoditas cabai merah, produksi mencapai 19.417 ton dengan kebutuhan hanya 9.912 ton, menunjukkan surplus 9.505 ton. Sentra utama produksi cabai berada di Karo, Simalungun, Tapanuli Utara, Dairi, Humbahas, Pakpak Bharat, dan Batubara. Temu pers tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, termasuk Kepala Disperindag ESDM Sumut, Fitra Kurnia.