Bersama Menkeu, Wagub Sumut Rumuskan Strategi Stabilkan Harga di Daerah

Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin oleh Menkeu RI Purbaya Yudhi Sadewa secara virtual dari Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (20/10/2025). (Pemprov Sumut) 

Sumatera Utara - Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual dan dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa. Pertemuan ini berlangsung di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (20/10/2025).

Rakor tersebut diikuti oleh seluruh pemerintah daerah se-Indonesia dengan tujuan memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas inflasi nasional.

Dalam arahannya, Menkeu Purbaya meminta agar pemerintah daerah segera membelanjakan dana yang masih mengendap di bank. Ia menilai dana tersebut seharusnya digunakan untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di daerah masing-masing.

Baca juga: Rico Waas Hadiri Misa Requiem, Kenang Sosok Uskup Datubara yang Penuh Kasih

“Kalau ada uang, belanjakan saja sesuai desain APBD-nya,” tegas Purbaya dalam arahannya.

Ia juga menyoroti pentingnya menempatkan dana pemerintah daerah di bank daerah, bukan di bank-bank Himbara. Menurutnya, langkah tersebut bisa membantu memperkuat peran lembaga keuangan lokal dalam menggerakkan ekonomi.

Selain itu, Purbaya mengingatkan agar daerah memperhatikan ketersediaan pangan dan pasokan, mendukung sektor produktif, serta mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang turut hadir dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dapat tercapai jika pemerintah dan sektor swasta saling beriringan.

Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II tahun 2025 mencapai 5,12 persen. Namun, angka tersebut bisa meningkat bila daerah mempercepat realisasi belanja.

Baca juga: MA Kukuhkan Vonis 11 Tahun untuk Pembunuh Ibu Kos di Medan

Menurut Tito, dana simpanan pemerintah daerah di perbankan mencapai Rp233,11 triliun secara nasional. Ia meminta pemerintah daerah segera mengatasi hambatan administratif yang memperlambat penyerapan anggaran.

“Realisasi APBD biasanya meningkat di akhir tahun. Tapi kalau bisa, percepat agar dampaknya terasa sejak dini,” ujar Tito.

Dengan begitu, diharapkan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen di akhir tahun 2025 bisa tercapai.