Pemprov Sumut Resmi Ajukan KUA-PPAS 2026, Fokus ke Efisiensi dan Pembangunan Prioritas

Penyerahan Rancangan (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Sumut, Rabu (15/10/2025). (Pemprov Sumut) 

Sumatera Utara - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara resmi menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2026 kepada DPRD Sumut, Rabu (15/10/2025).

Penyerahan dokumen dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Togap Simangunsong dalam rapat di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan. Rapat tersebut dipimpin Ketua Banggar DPRD Sumut, Salman Alfarisi.

Dalam sambutannya, Togap Simangunsong menyampaikan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2026 menghadapi tantangan fiskal yang cukup berat, baik dari sisi keuangan maupun kebijakan strategis.

Baca juga: Terbongkar di Persidangan, Uang Miliaran Rupiah Mengalir ke Pejabat PUPR Sumut

Ia menjelaskan, KUA-PPAS memiliki arti penting karena menjadi titik temu antara kebutuhan pembangunan daerah dan kemampuan fiskal daerah.

Pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan mengalami penyesuaian sekitar Rp1 triliun dari rencana sebelumnya. Penyesuaian ini terjadi karena adanya kebijakan transfer daerah dan penurunan dana dari pemerintah pusat.

Togap menyebut, arah kebijakan umum APBD 2026 difokuskan pada beberapa sektor utama seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur, pariwisata, dan ketenagakerjaan.

Selain itu, Pemprov Sumut juga menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan berdaya guna.

Baca juga: Berkat Dorongan Gubernur Bobby Nasution, Gaji Karyawan PT PSU Akhirnya Terbayar Lunas

Pemprov Sumut berkomitmen memastikan infrastruktur dasar tersedia sebagai katalis pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pembangunan di berbagai wilayah.

Selain sektor fisik, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas utama melalui pendidikan, kesehatan, dan pelatihan vokasi.

Togap menegaskan, pemerintah menyadari masih ada keterbatasan dalam penyusunan dokumen tersebut dan membutuhkan masukan konstruktif dari DPRD.

Setelah penyerahan ini, Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah akan segera melakukan pembahasan intensif agar APBD 2026 dapat disusun secara tepat dan berorientasi pada kepentingan publik.