Rakor Bersama OPD, Pemprov Sumut Tegaskan Pentingnya Publikasi Program

Sekdaprov Sumatera Utara ikut Rakor bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), berlangsung di Aula Raja Inal Siregar (RIS), Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat (19/9/2025). (Pemprov Sumut) 

Sumatera Utara - Togap Simangunsong pimpin rapat koordinasi untuk menyatukan arah kebijakan penyebaran informasi. Sekdaprov Sumut gelar acara ini pada Aula Raja Inal Siregar, Medan, dan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Menurut Togap, koordinasi tersebut menjadi langkah penting untuk menciptakan pemerintahan yang transparan serta bisa dipercaya oleh publik. Ia menegaskan jika masyarakat berhak tahu sejauh mana program pemerintah sedang dijalankan.

Dalam kesempatan itu, Togap menyebutkan adanya enam program hasil terbaik cepat (PHTC) yang sudah dicanangkan Gubernur bersama Wakil Gubernur Sumut. Adapun programnya meliputi sekolah gratis, berobat gratis, stabilitas harga pangan, digitalisasi pelayanan, infrastruktur terintegrasi, hingga restorative justice.

Ia menambahkan setiap OPD wajib melaporkan perkembangan program secara rutin. Laporan tersebut kemudian dipublikasikan lewat kanal resmi Pemprov Sumut agar masyarakat bisa mengaksesnya dengan mudah.

Baca juga: Sekaprov Sumut Minta RS Haji Medan Sukseskan Layanan Berobat Gratis Hanya Pakai KTP

Togap juga menekankan pentingnya penggunaan media sosial dalam penyebaran informasi. Baginya, publik butuh berita yang cepat, akurat, sama terukur mengenai kebijakan pemerintah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Erwin Hotmansah Harahap ikut hadir dalam rapat. Ia menjelaskan jika kegiatan ini dirancang untuk memastikan OPD siap dengan data dan progres pembangunan.

Menurut Erwin, sejak beberapa hari lalu pihaknya sudah mulai melakukan temu pers sama sejumlah OPD. Setiap hari, tema yang diangkat beda, salah satunya terkait program Universal Health Coverage (UHC).

Rapat ini digelar secara hybrid, jadi OPD dari seluruh Sumut bisa mengikuti baik secara langsung maupun daring. Hal ini guna memastikan tidak ada pihak yang ketinggalan dalam arus koordinasi.

Baca juga: DWP Sumut Dorong Perempuan di Nias Aktif Berkontribusi Bagi Masyarakat

Erwin menambahi penyampaian informasi sama pemerintah tidak hanya sebatas laporan formal saja. Lebih dari itu, informasi yang jelas bakal menampilkan kalau pemerintah hadir buat masyarakat.

Ia tegaskan bahwasanya transparansi komunikasi publik adalah bagian dari semangat kolaborasi menuju Sumut yang unggul sama berkelanjutan. Dengan begitu, seluruh pembangunan bisa jalan lebih partisipatif.

Lewat rakor ini, Pemprov Sumut berharap seluruh program bisa tersampaikan ke masyarakat dengan lebih baik, jadi kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat.