Sekdaprov Sumut Hadiri Rakor Bersama Mendagri, Fokus Bahas Isu Terkini

Togap Simangunsong ikuti Rakor Situasi Terkini dan Pengendalian Inflasi tahun 2025 yang berlasung secara virtual, Ruang Command Center, Lantai 6 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, No. 30 Medan, Selasa (2/9/2025). (Pemprov Sumut) 

Sumatera Utara - Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong, mengikuti Rapat Koordinasi soal situasi terkini serta membahas terkait pengendalian inflasi tahun 2025. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian dan digelar virtual, Selasa.

Dalam rapat itu, Mendagri mennyoroti kondisi unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah sejak 25 Agustus lalu. Pemerintah catat ada 107 titik aksi tersebar di 32 provinsi.

Tito Karnavian mengatakan, konsentrasi massa umumnya terjadi di tempat-tempat strategis. Antara lain Mabes Polri, Mako Brimob, Polda, DPR RI, sampai DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Ia menyebutkan ada sembilan titik yang berujung kerusuhan. Lokasinya meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sumut, Kalbar, Sulsel, sama NTB.

Baca juga: Wagub Sumut Sampaikan Doa dan Selamat di Hari Jadi Kejaksaan RI ke-80

Untuk mengantisipasi kondisi ini, Mendagri meminta kepala daerah untuk selalu lakukan koordinasi bersama Forkopimda. Ia menekanka pentingnya komunikasi yang intensif bersama tokoh masyarakat.

"Kepala daerah harus berada di wilayahnya masing-masing. Hadapi situasi ini bersama Forkopimda agar dapat terkendali," kata Tito waktu itu.

Selain itu, Mendagri juga meminta pemda untuk menunda kegiatan seremonial yang dianggap tidak terlalu mendesak. Sebaliknya, perlu digencarkan program pro rakyat seperti pasar murah atau bantuan sosial.

"Gencarkan program pro rakyat seperti gerakan pasar murah, Bansos serta lainnya, dan tunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan," ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Kasatpres AM Putranto juga menyampiakan pandangannya. Ia mengingatkan kepala daerah agar tidak gampang kepancing oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Menurutnya, Forkopimda perlu aktif mendatangi massa aksi untuk menerima aspirasi secara langsung. " Jika ada unjuk rasa, jangan takut menemui mereka dan terima aspirasi yang disampaikan, karena kepala daerah adalah perwakilan rakyat," tegasnya.

Baca juga: Polri Ambil Langkah Tegas Saat Aksi Anarkis, Akademisi UMSU: Demi Kepentingan Publik

Ia juga meminta pemda lebih serius mantau program-program unggulan. Kalau ada hambatan, langsung komunikasiin agar bisa dicari solusi bersama.

Rakor ini jadi momentum penting untuk pemda agar bisa memperkuat koordinasi. Tujuannya jaga stabilitas daerah, sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.