Pemprov Sumut Prioritaskan Digitalisasi untuk Stabilkan Harga dan Ekonomi Daerah

rapat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (29/8/2025). (Pemprov Sumut)

Sumatera Utara - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan pentingnya langkah nyata pemerintah kabupaten dan kota dalam mengendalikan inflasi sekaligus mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD). Seruan ini disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut, Surya, saat memimpin rapat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kantor Gubernur, Medan, Jumat (29/8/2025).

Surya menyampaikan bahwa fokus utama pengendalian inflasi terletak pada komoditas yang menjadi penyumbang terbesar, seperti beras, cabai merah, dan bawang merah. Menurutnya, percepatan distribusi melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan gerakan pangan murah harus terus dilakukan.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memperluas keberadaan toko pantau inflasi. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas harga di lapangan agar gejolak yang bisa membebani masyarakat dapat ditekan sejak dini.

Wagub menekankan pula pentingnya kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan Bank Indonesia, Bulog, BUMD, dan instansi vertikal terkait dalam memperkuat kerja sama antar-daerah, hilirisasi produk, serta optimalisasi peran BUMD pangan.

Baca juga: Pemprov Sumut Tampung Aspirasi Serikat Pekerja untuk Kesejahteraan Buruh

Langkah berikutnya adalah penguatan data pangan berbasis teknologi informasi. Surya menyebutkan adanya pilot project pemantauan harga dan stok pangan di beberapa daerah, seperti Medan, Tebingtinggi, Deliserdang, Karo, dan Langkat.

Dari sisi percepatan ETPD, pemerintah daerah diminta mengoptimalkan penerimaan daerah secara non tunai. Pemanfaatan kanal digital seperti QRIS, mobile banking, dan e-commerce disebut menjadi instrumen penting dalam mewujudkan transparansi serta akuntabilitas.

Tidak hanya itu, penguatan regulasi digitalisasi juga menjadi perhatian. Pemda bersama Bank Sumut diharapkan segera menyusun serta melaksanakan regulasi untuk mendukung pemanfaatan kartu kredit Indonesia.

Surya menambahkan, literasi digital di kalangan OPD, wajib pajak, hingga pelaku usaha juga harus ditingkatkan. Sosialisasi dan pelatihan terus diperluas agar manfaat transaksi non tunai dapat dirasakan luas.

Baca juga: Bobby Nasution Usulkan Danau Toba Dari Badan Otorita Menjadi KEK Pariwisata

Sepanjang 2025, Pemprov Sumut sendiri telah melaksanakan berbagai langkah pengendalian inflasi, seperti penanaman jagung, panen raya serentak, hingga 35 kali operasi pasar. Selain itu, gerakan pangan murah juga dijalankan secara masif di berbagai daerah.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut, Iman Gunadi, turut menyoroti tantangan yang dihadapi. Menurutnya, kenaikan harga pangan menjadi penyumbang utama inflasi. Ia menekankan pentingnya memperkuat neraca pangan antar-daerah serta memastikan ekosistem hulu-hilir komoditas terbentuk.

“Pembentukan ekosistem hulu-hilir komoditas pangan perlu didorong di Sumut,” ujarnya. Rapat tersebut juga dihadiri oleh sejumlah kepala daerah, perwakilan BI, serta pejabat terkait lainnya