Cegah Sengketa Tanah, Sumut Luncurkan Layanan Pertanahan Elektronik

Bobby Nasution saat Peluncuran Layanan Peralihan Hak Atas Tanah (HAT) secara Elektronik di Hotel Adimulia, Jalan Diponegoro Nomor 8, Medan, Senin (4/8/2025). (Pemprov Sumut)

Sumatera Utara - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong percepatan layanan pertanahan berbasis digital. Gubernur Bobby Nasution menyebut peran ATR/BPN sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah.

Hal ini disampaikan Bobby saat dalam peluncuran Layanan Peralihan Hak Atas Tanah secara Elektronik. Dimana acara tersebut berlangsung di Hotel Adimulia, Medan, Senin (4/8/2025).

Bobby menegaskan bahwa konflik agraria bisa berdampak serius hingga menyebabkan korban jiwa. Ia menilai, sertifikat dari ATR/BPN menjadi alat penting untuk menghindari sengketa lahan.

Menurutnya, konflik tidak hanya terjadi antarwarga atau wilayah. Persoalan lahan bahkan bisa merembet hingga antarnegara jika tidak dikelola dengan baik.

"Persoalan tanah bisa menjadi masalah besar, bahkan bisa merenggut nyawa, bukan hanya masalah antar-wilayah, kampung, kabupaten, provinsi, tetapi juga konflik bisa terjadi antar-negara karena masalah ini, jadi peran ATR/BPN itu sangat penting,” kata Bobby Nasution.

Baca juga: Rico Waas Ikut Jalan Santai, Suarakan Dukungan untuk KBR Jadi Mitra Pemerintah

Oleh sebab itu, Bobby berharap agar layanan digital ini segera diterapkan. Kecepatan dan ketepatan pelayanan menjadi kunci dalam penyelesaian masalah pertanahan.

“Saya harap layanan ini segera berjalan. Ini akan sangat membantu masyarakat dan pemerintah daerah,” kata Bobby.

Kepala Kanwil ATR/BPN Sumut, Sri Pranoto, menyampaikan bahwa layanan ini menjadi awal baru dalam tata kelola pertanahan di Sumut. Sistem digital akan mempersingkat proses administrasi.

Ia menambahkan, proses peralihan hak bisa diselesaikan dalam waktu singkat, bahkan hitungan jam. Hal ini dinilai mampu menekan potensi konflik agraria.

Baca juga: Gudang Narkoba Jaringan Thailand Digerebek di Medan, Polda Sumut Sita Ribuan Ekstasi dan 26 Kg Sabu

“Ini akan mempercepat prosesnya, bisa dalam satu hari bahkan mungkin dalam beberapa jam saja, ini bisa memitigasi konflik agraria yang ada di Sumut dan kita akan menjadi role model di Indonesia,” katanya.

Capaian kinerja ATR/BPN Sumut saat ini juga menunjukkan perbaikan. Tingkat pengaduan menurun 30%, layanan tepat waktu mencapai 92%, dan kepuasan masyarakat naik hingga 85%.

Dalam kesempatan itu, ATR/BPN juga menyerahkan sertifikat PTSL, wakaf, dan aset Pemprov. Selain itu, dilakukan penandatanganan kerja sama untuk percepatan sertifikasi aset pemerintah.