Enam Wilayah Siaga Darurat Karhutla di Sumut, Begini Cara Bobby Mengatasinya

Bobby Nasution bahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di beberapa wilayah Indonesia tahun 2025 saat rapat daring di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman, Medan, Senin (28-7-2025). (Pemprov Sumut)

Sumatera Utara - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Ia menyampaikan berbagai langkah konkret dalam rapat monitoring situasi Karhutla secara daring.

Rapat dilaksanakan dari Rumah Dinas Gubernur di Jalan Sudirman, Medan. Pembahasan fokus pada penanganan Karhutla di beberapa wilayah Sumut tahun 2025.

Salah satu upaya utama adalah kolaborasi antar instansi di kabupaten dan kota. Pemadaman api dilakukan bersama instansi terkait untuk efektivitas penanganan.

Pemprov juga menangani kekeringan di Kabupaten Samosir. Mobil tangki air dari BPBD Sumut disiagakan untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat.

Baca juga: Dua Hektare Ladang Ganja di Hutan Madina Dimusnahkan BNNP Sumut dan Brimob

BPBD Sumut bekerja sama dengan Balai Pengendalian Kebakaran Hutan (Dalkarhut) Wilayah Sumatera. Kolaborasi ini mencakup pelatihan Satgas Dalkarhut Kabupaten Samosir pada Juni 2025.

Operasi Modifikasi Cuaca juga dilakukan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Kegiatan ini berlangsung dari 26 hingga 31 Juli 2025 dan melibatkan BNPB serta BMKG.

Bobby menyebut BPBD Sumut turun langsung ke lapangan. Pendampingan dilakukan di Kabupaten Samosir, Toba, Dairi, dan Padang Lawas.

Personel BPBD membawa mobil pemadam, mesin pompa air, dan pompa gendong. Alat ini digunakan untuk penanganan langsung di lokasi kebakaran.

Enam kabupaten ditetapkan dalam status siaga darurat Karhutla. Penetapan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 188/22/461/KPTS/2025.

Baca juga: Event Berkuda Gubernur Sumut Cup 2025 Siap Digelar, Potensi Dorong Ekonomi Lokal

Wilayah tersebut adalah Toba, Dairi, Karo, Samosir, Simalungun, dan Humbang Hasundutan. Status siaga mempercepat respons bila terjadi kebakaran.

Kepala BNPB Suharyanto menyatakan dukungan pemerintah pusat. Meski Sumut bukan wilayah prioritas, bantuan tetap diberikan seperti daerah lain.

Ia menegaskan tidak ada perbedaan perlakuan. Pemerintah pusat akan turun tangan memberi bantuan sesuai kebutuhan.