96 Ribu Anak di Sumut Belum Divaksin, Pemprov Maksimalkan Posyandu dan Dasawisma

TP PKK Sumut Kahiyang Ayu dan Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong pada Rapat Percepatan Penurunan Jumlah Anak Zero-Dose, di Ruang Rapat 2, lantai 2 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30, Medan, Jumat (25/7/2025). (Pemprov Sumut)

Sumatera Utara - Dinas Kesehatan Sumut mencatat 91.636 anak belum pernah divaksin pada 2024. Angka ini diperkirakan naik menjadi 96.806 pada Juli 2025. Mereka disebut sebagai anak zero-dose.

Anak-anak ini berisiko tinggi terkena penyakit yang bisa dicegah. Seperti campak, difteri, polio, tetanus, dan hepatitis.

Pemprov Sumut akan melakukan intervensi langsung ke rumah-rumah keluarga. Upaya ini dilakukan untuk menjangkau anak-anak yang belum tersentuh layanan kesehatan.

Rapat percepatan penurunan zero-dose dipimpin oleh Kahiyang Ayu dan Sekdaprov Togap Simangunsong. Bertempat di Kantor Gubernur Medan, Jumat (25/7/2025).

Baca juga: Cicilan Gratis, UMKM Sumut Dapat Kado Manis dari Bobby Nasution

Kahiyang Ayu menyebut peran Dasawisma TP PKK sangat penting. Kelompok ini bisa menjangkau keluarga secara langsung di tingkat terkecil.

“Kita akan maksimalkan Dasawisma dan Posyandu,” ujarnya. Keduanya menjadi ujung tombak dalam pendekatan komunitas.

Intervensi juga akan melibatkan komunitas lokal dan NGO. Banyak anak zero-dose berada di wilayah terpencil yang sulit dijangkau.

“Kita butuh sumber daya besar untuk identifikasi mereka,” kata Kahiyang. Kolaborasi dengan NGO menjadi solusi efektif.

Baca juga: Kahiyang Ayu Ajak Anak Yatim Belanja Baju Baru di Awal Tahun Ajaran

Kepala Dinas Kesehatan Faisal Hasrimy mengingatkan ancaman penyakit lama yang bisa kembali muncul. Polio sempat dinyatakan hilang, tapi kembali terdeteksi di 2024.

“Kita sudah bebas polio sejak 2014, tapi kini muncul lagi,” katanya. Jika tidak ditangani, penyakit ini bisa menyebar ke anak lain.

Anak yang tidak divaksin rentan terhadap berbagai penyakit serius. Ini bisa memengaruhi kesehatan masyarakat secara luas.

Rapat dihadiri OPD terkait, perwakilan kabupaten/kota, komunitas peduli anak, dan NGO. Semua pihak siap bekerja sama untuk menurunkan angka zero-dose.