KKP Gandeng Pemprov Sumut Pulihkan Sektor Perikanan, Ekonomi Masyarakat Jadi Perhatian

Sulaiman Harahap saat menerima kunjungan jajaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di ruang kerja Sekda, Lantai 9 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (23/7/2026). (Pemprov Sumut)

Sumatera Utara - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kerja sama dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak banjir. Upaya tersebut difokuskan pada pemulihan sektor kelautan dan perikanan agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan.

Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan antara Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap dengan jajaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Sekda, Lantai 9 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (23/7/2026).

Dalam pertemuan itu, kedua pihak membicarakan langkah-langkah percepatan rehabilitasi sektor kelautan dan perikanan di daerah yang terdampak bencana. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi juga menjadi perhatian agar seluruh program berjalan lebih efektif.

Baca juga: Bobby Nasution Ajak 10 Provinsi Bersinergi Bangun Investasi dan Pariwisata Sumatera

Sulaiman Harahap menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Sumatera Utara. Menurutnya, sinergi tersebut sangat penting untuk membantu masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian pada sektor kelautan dan perikanan.

Ia berharap berbagai bentuk bantuan yang diberikan pemerintah pusat mampu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat. Dengan begitu, para pelaku usaha perikanan dapat kembali menjalankan aktivitasnya setelah terdampak bencana.

Menurut Sulaiman, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu kunci agar proses rehabilitasi berlangsung tepat sasaran. Kolaborasi yang baik juga diharapkan mampu mempercepat pemulihan berbagai sektor yang terdampak banjir.

Pada kesempatan itu, Sulaiman turut menyoroti besarnya potensi sektor kelautan dan perikanan di Kepulauan Nias. Ia menilai kawasan tersebut memiliki sumber daya yang sangat besar sehingga perlu terus didukung melalui penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang memadai.

Menurutnya, apabila sarana dan prasarana terus diperkuat, sektor kelautan dan perikanan di Kepulauan Nias dapat berkembang menjadi salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat setempat.

Sementara itu, Direktur Prasarana dan Sarana Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Achmad Al-Farisi menjelaskan bahwa pihaknya mendapat amanah dari Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memastikan bantuan pemulihan disalurkan secara cepat, tepat sasaran, dan akuntabel.

Ia mengatakan program rehabilitasi akan dilaksanakan di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pelaksanaan program disusun berdasarkan tingkat kerusakan di masing-masing wilayah dengan target penyelesaian secara bertahap hingga tahun 2028.

Baca juga: Gerakan Koperasi Sumut Menguat, SHU Ratusan Miliar dan Usaha Tembus Rp7,47 Triliun

Achmad juga menegaskan bahwa pelaksanaan program telah disusun agar tidak tumpang tindih dengan pembiayaan yang berasal dari APBN maupun APBD. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya.

Selain itu, KKP berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat membantu menyiapkan data penerima bantuan secara by name by address. Data tersebut dibutuhkan agar seluruh bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Pihaknya juga akan segera berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk mempercepat pelaksanaan program rehabilitasi di lapangan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumut Timur Tumanggor, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut Imaida Noor Hasibuan, Kepala UPT Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Medan I Ashari Syarief, Kepala UPT Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Medan II Diky Agung Setiawan, serta Kepala UPT Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tanjungbalai Asahan Aan Fibro Widodo sebagai bagian dari koordinasi lintas instansi dalam mendukung percepatan pemulihan pascabencana.