Wakil Wali Kota Medan Minta Penanganan Terpadu Atasi Banjir Rob Belawan

Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar (Dapil Sumut I), Musa Rajekshah (Ijeck) saat kunjungan Komisi V DPR RI ke Belawan, Kamis (9/4/2026). (Pemko Medan) 

Sumatera Utara - Permasalahan banjir rob di Belawan kembali menjadi sorotan. Wakil Wali Kota Medan menegaskan perlunya langkah bersama untuk mengatasinya.

Hal tersebut disampaikan saat kunjungan Komisi V DPR RI ke wilayah Belawan. Pertemuan ini membahas kondisi yang telah berlangsung lama.

Menurutnya, penanganan tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk menemukan solusi.

Ia menyebut sejumlah instansi yang perlu dilibatkan. Mulai dari pemerintah daerah hingga pihak perusahaan terkait.

Baca juga: Wagub Sumut Tekankan Transparansi, Keterbukaan Jadi Kunci Kepercayaan Publik

Kondisi geografis wilayah menjadi salah satu tantangan utama. Banyak pihak memiliki keterkaitan langsung dengan kawasan tersebut.

Selain itu, keterbatasan kewenangan juga menjadi kendala. Pemerintah kota tidak sepenuhnya memiliki kontrol terhadap lahan.

Beberapa wilayah bahkan berada di bawah kepemilikan pihak lain. Hal ini menyulitkan upaya penataan yang dilakukan.

Banyak masyarakat tinggal di kawasan tersebut dengan status sewa. Kondisi ini memperumit langkah penanganan. Rumah-rumah di bantaran sungai juga menjadi perhatian. Lokasi tersebut rentan terhadap dampak banjir.

Kondisi sungai yang menyempit turut memperburuk keadaan. Bahkan, di beberapa titik terjadi penutupan aliran. Ia menegaskan bahwa normalisasi harus dilakukan secara menyeluruh. Upaya parsial dinilai tidak akan efektif.

Jika hanya satu daerah yang melakukan penanganan, masalah akan kembali muncul. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama lintas wilayah.

Relokasi masyarakat menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan. Namun, langkah ini membutuhkan pendekatan yang tepat.

Baca juga: Porwasu 2026 Berakhir, Pemprov Sumut Siap Jadikan Agenda Rutin HPN

Dari pihak kementerian, disampaikan bahwa secara teknis penanganan memungkinkan dilakukan. Namun, koordinasi menjadi tantangan utama.

Banyaknya pihak yang terlibat membuat proses tidak sederhana. Hal ini membutuhkan perencanaan yang matang.

Dukungan juga datang dari anggota DPR RI. Mereka menegaskan pentingnya kolaborasi dalam penyelesaian masalah.

Perubahan fungsi lahan turut menjadi sorotan. Kondisi ini dinilai berpengaruh terhadap banjir rob.

Diperlukan langkah terpadu untuk menyelesaikan persoalan ini. Semua pihak diharapkan dapat berperan aktif.