Senin, 13 APRIL 2026 • 23:50 WIB

Wagub Sumut Tekankan Transparansi, Keterbukaan Jadi Kunci Kepercayaan Publik

Author

Surya saat menerima audiensi Ketua Komisi Informasi (KI) Sumut Abdul Haris Nasution bersama Ketua Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi Muhammad Safii Sitorus , Medan, Senin (13/4/2026). (Pemprov Sumut) 

Sumatera Utara - Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menegaskan pentingnya keterbukaan informasi. Menurutnya, transparansi menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah.

Hal tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan saat menerima audiensi Komisi Informasi Sumut.

Audiensi berlangsung di Kantor Gubernur Sumut, Medan. Dalam pertemuan tersebut hadir Ketua KI Sumut Abdul Haris Nasution.

Turut hadir juga Muhammad Safii Sitorus. Surya menegaskan bahwa Pemprov Sumut akan mendukung keterbukaan informasi.

Baca juga: Sprint Rally Sumut 2026 Dorong Lahirnya Pembalap Baru dan Ekosistem Balap

Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah nyata.

Salah satunya dengan memberikan ruang kepada OPD. OPD dapat menyampaikan program dan kinerja melalui temu pers.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk transparansi kepada publik. Selain itu, keterbukaan juga terlihat dalam kunjungan kerja gubernur.

Masyarakat diberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung. Baik dengan gubernur maupun kepala perangkat daerah.

Ketua KI Sumut Abdul Haris Nasution menyampaikan tujuan kunjungan. Ia menyebut kegiatan ini sebagai bagian dari koordinasi lanjutan.

Koordinasi dilakukan dengan Komisi Informasi Pusat. Tujuannya untuk memperkuat keterbukaan informasi publik.

Menurutnya, keterbukaan menjadi elemen penting dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini berpengaruh pada kualitas pelayanan publik.

Baca juga: Paskah Jadi Momentum, Sulaiman Harahap Ajak Pemuda Jadi Penggerak Perubahan

Abdul Haris juga menjelaskan perubahan mekanisme penilaian IKIP. Pada tahun sebelumnya, penilaian dilakukan oleh informan ahli.

Sedangkan pada tahun 2025, metode penilaian diperluas. Partisipasi masyarakat menjadi lebih besar dalam penilaian.

Perubahan ini diharapkan meningkatkan efektivitas komunikasi publik. Selain itu, juga memperkuat kepercayaan masyarakat.

Pertemuan ini turut dihadiri sejumlah pejabat. Di antaranya Sulaiman Harahap. Hadir pula Basarin Yunus Tanjung.

Serta beberapa pejabat lainnya dari Pemprov Sumut.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi

Sumber: PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU