Sumatera Utara - Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, menegaskan bahwa kebijakan One Day No Car bukan sekadar ajakan simbolis. Program ini diarahkan sebagai bagian dari perubahan budaya kerja aparatur sipil negara.
Hal tersebut disampaikan dalam webinar bertema transformasi budaya kerja ASN. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Gubernur Sumut pada 6 April 2026.
Dalam pemaparannya, Sulaiman menjelaskan bahwa perubahan budaya kerja telah diatur secara resmi. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Sumut yang diterbitkan awal April 2026.
Ia menilai budaya kerja ASN tidak hanya berkaitan dengan cara berpikir. Namun juga menyentuh cara melayani serta berkoordinasi dalam tugas sehari-hari.
Baca juga: Rico Waas Apresiasi Kunker DPR RI, Harap Dorong Kinerja Bank Sumut Lebih Baik
Lebih dari itu, perubahan juga harus tercermin dalam perilaku. ASN diharapkan menunjukkan sikap hidup yang lebih efisien dan bertanggung jawab.
Menurutnya, konsep One Day No Car harus dipahami secara luas. Tidak hanya sebatas tidak menggunakan kendaraan pribadi.
Kebijakan ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi. Selain itu, menjadi upaya pembiasaan bagi aparatur dalam menjalankan tugas.
Ia menyebut kebijakan ini juga menjadi bentuk keteladanan birokrasi. ASN diharapkan mampu memberi contoh kepada masyarakat.
Manfaat dari kebijakan ini dinilai cukup besar. Di antaranya adalah penghematan energi dan pengurangan polusi udara.
Selain itu, penerapannya juga dapat membantu mengurangi kemacetan. Terutama di kawasan pusat pemerintahan dan perkotaan.
Sulaiman menambahkan bahwa kebijakan ini juga mendorong penggunaan transportasi publik. Hal ini menjadi bagian dari perubahan perilaku ASN.
Baca juga: RSUD Pirngadi Kini Dilengkapi Cath Lab dan CT Scan Baru
Ia menegaskan bahwa program ini tidak boleh dipandang sebagai kegiatan seremonial. Tujuan utamanya adalah membangun kebiasaan baru.
Menurutnya, setiap aktivitas birokrasi memiliki dampak. Termasuk terhadap konsumsi energi dan kualitas lingkungan.
Karena itu, perubahan kecil sekalipun dinilai penting. Hal tersebut turut memengaruhi citra pemerintah di mata masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa implementasi harus dilakukan secara bertahap. Pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kondisi daerah.
Pendekatan yang terukur dinilai penting agar kebijakan berjalan efektif. Termasuk mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik.
Webinar ini diikuti berbagai kalangan. Mulai dari ASN, akademisi, hingga pengamat transportasi.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA