Bantuan Rp2,4 Juta per Tahun, PKH Medan Makmur Tepat Sasaran

Rico Waas saat Sosialisasi PKH Medan Makmur dan Digitalisasi Bantuan Sosial di Kantor Wali Kota Medan, Rabu (1/4/2026). (Pemko Medan)

Sumatera Utara - Pemerintah Kota Medan menjalankan program PKH Medan Makmur. Program ini menyasar 10.000 penerima manfaat pada tahun ini.

Bantuan tersebut dibiayai melalui APBD Kota Medan. Sasaran utamanya adalah kelompok rentan yang belum menerima bantuan pusat.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menjelaskan tujuan program ini. Yakni memperkuat perlindungan sosial di daerah.

Ia menyebut masih ada masyarakat dalam kondisi sulit. Termasuk lansia terlantar dan penyandang disabilitas. Program ini menjadi solusi bagi kelompok tersebut. Pemerintah hadir untuk memberikan dukungan.

Baca juga: Kunker Komisi II DPR RI Diharapkan Dongkrak Performa Bank Sumut

PKH Medan Makmur memiliki dasar hukum Peraturan Wali Kota. Program ini dirancang sebagai bantuan sosial bersyarat.

Setiap penerima mendapatkan Rp200 ribu per bulan. Total bantuan mencapai Rp2,4 juta per tahun. Penyaluran dilakukan secara non tunai. Dana langsung masuk ke rekening penerima.

Sasaran utama adalah disabilitas dengan ketergantungan tinggi. Selain itu, lansia di atas 60 tahun juga menjadi prioritas.

Baca juga: Seleksi KI Sumut 2026–2030 Resmi Dibuka, Masyarakat Diajak Berpartisipasi

Penerima harus memenuhi sejumlah syarat. Di antaranya berdomisili di Medan dan memiliki dokumen lengkap.

Mereka juga tidak boleh menerima bantuan lain. Data penerima harus terdaftar dalam sistem nasional. Bagi yang belum terdata, pengusulan bisa dilakukan. Proses dilakukan melalui musyawarah di tingkat kelurahan.

Pengajuan dilakukan secara berjenjang. Mulai dari kelurahan hingga keputusan wali kota.

Rico Waas menegaskan pentingnya pendataan yang objektif. Ia mengingatkan agar tidak ada penyalahgunaan.

Ia menegaskan bantuan harus tepat sasaran. Jika tidak sesuai, akan diproses. Distribusi bantuan dilakukan secara proporsional. Seluruh kecamatan akan mendapatkan alokasi. Selain program ini, Pemko juga membenahi sistem data. SIKS-NG menjadi fokus penguatan.

Medan juga menjadi daerah percontohan digitalisasi bansos. Integrasi data dilakukan melalui Identitas Kependudukan Digital.

Seluruh perangkat daerah diminta mendukung program ini. Termasuk membantu masyarakat memahami teknologi. Rico menargetkan seluruh proses selesai dalam waktu dekat. Ia menegaskan ini adalah kerja bersama.

Program ini diharapkan benar-benar dirasakan manfaatnya. Terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.