Sumatera Utara - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan arah baru reformasi pelayanan publik melalui percepatan digitalisasi, sistem ambulans terintegrasi, serta pengembalian layanan administrasi kependudukan ke tingkat kelurahan.
Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Tematik Pelaksanaan Pembangunan Kota Medan Tahun 2026 yang membahas peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan publik.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap, Sekda Wiriya Alrahman, Kepala Bappeda Ferry Ichsan, serta pimpinan perangkat daerah.
Menurut Rico Waas, digitalisasi menjadi kunci utama reformasi birokrasi karena mampu memangkas proses pelayanan yang selama ini memakan waktu dan biaya.
Baca juga: Langkah Strategis Hadapi Banjir, Pemko Medan Siapkan Skema Terpadu
Ia menekankan sistem digital harus sederhana dan mudah digunakan masyarakat agar tidak menambah kesulitan dalam mengakses layanan.
Transformasi digital juga tidak boleh hanya berfokus pada teknologi, tetapi harus diikuti kesiapan pengguna serta integrasi antar sistem.
Perangkat daerah diminta memastikan aplikasi daerah terhubung dengan sistem pemerintah pusat agar tidak terjadi tumpang tindih layanan.
Dalam rapat tersebut, Rico Waas juga menyoroti tingginya beban pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mencapai sekitar 1.600 warga per hari.
Kondisi tersebut dinilai menjadi alasan kuat untuk mendekatkan layanan pengurusan KK dan KTP ke tingkat kelurahan.
Baca juga: Ramadhan Fair dan Harmoni Imlek Dikemas Lebih Hidup dan Inklusif
Ia menyebut jika pencetakan KTP dapat dilakukan dalam sehari di Dukcapil, maka kelurahan juga harus mampu melakukan verifikasi dan pencetakan karena data sudah tersedia.
Langkah desentralisasi layanan diharapkan dapat menghemat waktu masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan.
Selain administrasi kependudukan, Rico Waas juga mendorong sistem tanggap darurat berbasis digital yang menghubungkan seluruh rumah sakit di Kota Medan.
Melalui sistem tersebut, panggilan darurat dapat langsung mendeteksi lokasi dan mengirim ambulans dari fasilitas kesehatan terdekat.
Target yang ditetapkan adalah waktu respons di bawah 10 menit dengan seluruh rumah sakit terhubung dalam satu jaringan.
Kerja sama ini akan diformalkan melalui nota kesepahaman dengan rumah sakit pemerintah maupun swasta.
Rico Waas menegaskan prioritas utama program tersebut adalah keselamatan warga.
Ia meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti arahan dengan langkah konkret dan terukur.
Tujuan akhir dari kebijakan tersebut adalah pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan bersih.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Pemko Medan