Gubernur Sumut Ingatkan Pentingnya Administrasi dalam Pemulihan Pascabencana

Bobby Nasution saat rapat bersama bupati dari beberapa daerah seperti Tapsel, Tapteng, atau Taput di Aula Kantor Badan Penghubung, Jakarta, Selasa (27/1/2026). (Pemprov Sumut)

Sumatera Utara - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mendorong percepatan pemulihan wilayah pascabencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025. Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution meminta seluruh kabupaten dan kota terdampak segera merampungkan dua dokumen utama.

Dua dokumen tersebut adalah Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) serta data By Name By Address (BNBA). Keduanya menjadi dasar penting bagi pemerintah pusat dalam menyalurkan berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat terdampak.

Bantuan yang dimaksud meliputi dana tunggu hunian, stimulus ekonomi, pembangunan hunian tetap, bantuan mebeler rumah, hingga dukungan lainnya yang dibutuhkan selama masa pemulihan.

Bobby Nasution menegaskan bahwa hingga saat ini masih terdapat daerah yang belum menyelesaikan penyusunan dokumen R3P. Ia pun meminta agar proses tersebut segera dipercepat tanpa mengabaikan ketepatan data.

Baca juga: Pemko Medan dan Polres Pelabuhan Belawan Satukan Visi Wujudkan Kawasan Aman dan Produktif

Menurutnya, kecepatan dan ketepatan menjadi faktor kunci. Pemerintah ingin memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih nyaman, terutama menjelang bulan Ramadan dan perayaan Idulfitri.

Bobby menekankan bahwa pemerintah tidak ingin masyarakat masih berada dalam situasi darurat saat hari besar keagamaan tiba. Oleh sebab itu, penyelesaian dokumen harus dilakukan sesegera mungkin.

Untuk menjamin validitas data, Bobby meminta pemerintah daerah bekerja sama dengan Forkopimda, termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan. Kolaborasi ini dinilai penting agar data yang disusun benar secara administrasi.

Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) juga dilibatkan dalam proses verifikasi. Langkah ini bertujuan memastikan data yang dikirim ke pemerintah pusat tidak menimbulkan persoalan hukum maupun maladministrasi.

Baca juga: Peletakan Batu Pertama Masjid At-Tawwabin, Wakil Wali Kota Soroti Peran Sosial Umat

Bobby menegaskan bahwa kerja cepat harus dibarengi dengan kehati-hatian. Setiap data penerima bantuan harus benar-benar sesuai kondisi di lapangan.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh sejumlah kepala daerah terdampak bencana, mulai dari bupati hingga wali kota, serta organisasi perangkat daerah terkait.

Melalui penyelesaian dokumen R3P dan BNBA secara tepat waktu, Pemprov Sumut berharap proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian bagi masyarakat terdampak.