Pemulihan Dipercepat, Pemprov Sumut Dorong Relokasi Korban Bencana

Wagub Sumut Surya ikuti Rapat Rakor Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Wilayah Sumatera secara virtual di Kantor Badan Penghubung Provinsi Sumut, Jalan Jambu Nomor 28, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026). (Pemprov Sumut)

Sumatera Utara - Upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di wilayah Sumatera kembali menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, turut mengikuti rapat koordinasi percepatan pemulihan pascabencana yang digelar secara virtual dari Kantor Badan Penghubung Provinsi Sumut di Jakarta.

Rapat tersebut membahas langkah konkret penanganan warga terdampak bencana di sejumlah wilayah, termasuk Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Fokus utama pembahasan diarahkan pada skema bantuan, relokasi pengungsi, serta pembangunan hunian yang layak bagi masyarakat terdampak.

Dalam forum tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa pendataan warga terdampak harus dilakukan secara cepat dan akurat. Menurutnya, Presiden telah memberikan arahan agar warga tidak terlalu lama bertahan di tenda-tenda darurat.

Baca juga: PLN Hadirkan Energi Surya SuperSUN untuk Sekolah di Mandailing Natal

Tito menilai, keberadaan warga di tenda pengungsian dalam jangka panjang bukanlah solusi. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta segera melakukan langkah-langkah relokasi agar pengungsi dapat menempati hunian yang lebih aman dan manusiawi.

Selain kecepatan, aspek ketepatan data juga menjadi perhatian utama. Akurasi data dinilai sangat menentukan kelancaran penyaluran bantuan, sekaligus mencegah persoalan hukum di kemudian hari. Data yang valid menjadi kunci agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

Sejalan dengan itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan target dimulainya pembangunan fisik hunian pada Februari mendatang. Ia menekankan pentingnya percepatan mengingat semakin dekatnya bulan Ramadan dan Idulfitri.

Maruarar juga mengajak seluruh pihak untuk bergotong royong, termasuk membuka peluang keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan hunian tetap di 19 kabupaten/kota pada tiga provinsi terdampak.

Tidak hanya pembangunan fisik, pemerintah juga menyiapkan bantuan sosial bagi para penyintas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan adanya santunan tunai bagi korban meninggal serta bantuan jaminan hidup bagi warga yang masih berada di hunian sementara.

Baca juga: Tingkatkan Pelayanan, PLN Benahi Jaringan Listrik Rantauprapat

Bantuan jaminan hidup tersebut ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan harian selama masa transisi. Pemerintah berharap, bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat sembari menunggu proses pemulihan selesai.

Selain itu, bantuan perbaikan rumah disalurkan berdasarkan tingkat kerusakan, mulai dari kategori ringan hingga berat. Setiap kategori memiliki besaran stimulan yang telah ditetapkan.

Kemensos juga menyalurkan bantuan tambahan berupa pembiayaan isi rumah dan penguatan ekonomi keluarga, khususnya bagi warga yang tinggal di hunian sementara.

Melalui koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diharapkan berjalan efektif, sehingga masyarakat dapat segera kembali menjalani kehidupan yang lebih layak dan aman.