Pemprov Sumut Tegaskan Bantuan Bencana Tetap Dikirim Cepat Meski Ada Kendala Teknis

pertemuan bersama dengan Relawan Gimbal Alas Malang, Jawa Timur (Jatim), pihak Pelni dan pihak terkait lainnya di Gedung Serbaguna (GSG) Pemprov Sumut, Senin (29/12/2025). (Pemprov Sumut) 

Sumatera Utara - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan bahwa isu penahanan bantuan bencana dari luar daerah tidak benar. Pemprov bahkan menyatakan kesiapan penuh untuk mempercepat pengiriman bantuan, termasuk membantu mengatasi kendala teknis yang muncul.

Kepala BPBD Sumut Tuahta Saragih menjelaskan bahwa Pemprov Sumut berperan sebagai penerima sekaligus distributor bantuan yang masuk melalui posko darurat bencana. Bantuan tersebut selanjutnya disalurkan ke daerah-daerah terdampak.

Penjelasan itu disampaikan dalam pertemuan bersama Relawan Gimbal Alas Malang, Jawa Timur, pihak PT Pelni, serta sejumlah pihak terkait di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut, Medan, Senin, 29 Desember 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Tuahta menyampaikan bahwa bantuan yang masuk ke Sumut untuk disalurkan ke Provinsi Aceh langsung diproses pengirimannya. Pemerintah daerah, kata dia, berupaya agar bantuan tidak tertahan.

Ia menjelaskan bahwa Pemprov Sumut bahkan bersedia menanggung biaya kontainer yang sebelumnya dibebankan kepada relawan. Langkah ini diambil agar distribusi bantuan dapat segera dilakukan.

Baca juga: Gotong Royong Aparat dan Warga, Hunian Sementara Dibangun di Tapsel

Sebelumnya, terdapat pengiriman bantuan sebanyak 10 kontainer atas nama BPBD Jawa Timur untuk Sumatera Utara. Pada waktu yang sama, terdapat dua kontainer bantuan milik Relawan Gimbal Alas Malang yang dikirim melalui PT Pelni.

Ketika tiba di Medan, seluruh bantuan tersebut dibawa ke Gedung Serbaguna Pemprov Sumut. Pemprov Sumut saat itu mendapat konfirmasi bahwa bantuan tersebut ditujukan untuk korban bencana di Sumatera Utara.

Tuahta mengakui bahwa pihaknya tidak mengetahui adanya dua kontainer yang sebenarnya diperuntukkan bagi Aceh. Meski demikian, Pemprov Sumut tetap mengambil tanggung jawab untuk membantu proses pengirimannya.

Ia menegaskan bahwa kesalahpahaman tersebut murni bersifat teknis dan bukan unsur kesengajaan. Oleh karena itu, pemerintah daerah memilih menyelesaikannya secara cepat dan terbuka.

Baca juga: Gotong Royong Raya di Medan Helvetia, Ribuan Personel Turun Pascabanjir

Tuahta juga memahami bahwa Aceh termasuk wilayah yang terdampak bencana banjir dan longsor. Oleh sebab itu, koordinasi antarwilayah menjadi hal penting dalam distribusi bantuan.

Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Mapel Indonesia berharap kejadian serupa tidak terulang. Ia menekankan bahwa bantuan yang dikirim berasal dari masyarakat dan perlu dijaga kepercayaannya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri perwakilan PT Pelni Wilayah Medan, jajaran Pemprov Sumut, relawan, serta pihak terkait lainnya guna memastikan kelancaran distribusi bantuan ke depan.