Sumatera Utara - Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) resmi menjadi langkah awal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Kepulauan Nias dipilih sebagai wilayah pertama penerima manfaat, menjadi bukti komitmen Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang akan diterapkan mulai tahun ajaran 2026/2027.
Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, menjelaskan bahwa Kepulauan Nias menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan fasilitas pendidikan. Hal ini membuat wilayah tersebut menjadi prioritas untuk penerapan program PUBG. Menurutnya, pilihan ini merupakan upaya untuk menghidupkan kembali wilayah kepulauan yang selama ini tertinggal.
Alexander menyebutkan bahwa riset Kementerian Pendidikan tahun 2022 mencatat 490 anak putus sekolah dan 50 sekolah rusak di Kepulauan Nias. Angka tersebut menjadi sorotan khusus pemerintah provinsi untuk memastikan program diawali dari daerah dengan tingkat kerentanan tinggi.
Baca juga: SIMONALISA Hadirkan Transparansi Baru dalam Pengawasan APBD Kota Medan
PUBG sendiri merupakan program yang bertujuan memastikan seluruh anak usia sekolah di jenjang SMA/SMK/SLB Negeri dapat bersekolah tanpa membayar SPP. Melalui PHTC, pemerintah berupaya menghapus pengutipan biaya pendidikan yang masih terjadi di sejumlah sekolah.
Alexander mengatakan bahwa kajian akademik terkait model pembiayaan PUBG sedang dalam tahap penyelesaian. Progres kajian sudah mencapai 75 persen dan ditargetkan rampung pada akhir November atau awal Desember mendatang. Kajian inilah yang akan menentukan model pembiayaan paling tepat.
Ada dua alternatif pembiayaan yang tengah dikaji. Pertama, model klasterisasi, dan kedua berdasarkan data eksisting siswa penerima SPP. Hasil akhir dari kajian akan menentukan model yang diberlakukan saat program mulai dijalankan.
Untuk tahun ajaran 2026/2027, diproyeksikan sebanyak 41.876 siswa di Kepulauan Nias akan menerima manfaat PUBG. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp21,484 miliar per semester untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Baca juga: Lewat Maraton Tahunan, Rico Waas Ingin Medan Jadi Surga para Pelari
Penerapan PUBG tidak berhenti sampai di Kepulauan Nias. Pemerintah Provinsi Sumut berencana memperluas program ke wilayah lain secara bertahap. Zona Pantai Barat diproyeksikan membutuhkan Rp23,461 miliar per semester.
Zona Dataran Tinggi membutuhkan anggaran lebih besar, yakni Rp58,712 miliar per semester. Sementara Zona Pantai Timur memiliki alokasi tertinggi, yakni Rp98,763 miliar per semester. Tahapan ini dirancang agar pemerataan pendidikan berjalan merata di seluruh Sumut.
Alexander menegaskan bahwa Pemprov Sumut menargetkan pada tahun 2029 seluruh SMA/SMK/SLB Negeri bebas dari pungutan biaya pendidikan. Target ini diharapkan mampu menghapus hambatan akses pendidikan bagi seluruh anak di Sumut.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA